Jakarta, intuisi.net- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik tujuh pejabat baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Empat di antaranya merupakan wakil menteri, sementara tiga lainnya mengisi posisi strategis di badan nasional, termasuk lembaga baru yang fokus pada pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Pelantikan ini merupakan rangkaian reshuffle kabinet ke-8 sejak pemerintahan Prabowo-Gibran dilantik.
Acara berlangsung khidmat di Ruang Kredensial Istana Negara, diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden, pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo, serta penandatanganan berita acara.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Empat Wakil Menteri:
- Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi. Sebelumnya menjabat Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan.
- Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan. Ia sebelumnya menjabat Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.
- Dr. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian. Akademisi dan Rektor IPB University (periode 2025–2028) ini lahir di Demak, 27 Februari 1982. Lulusan S1 dan S2 Teknologi Industri Pertanian IPB, serta doktor dari Ehime University, Jepang (bidang Agricultural Marketing and Agribusiness). Ia dikenal sebagai pakar manajemen rantai pasok dan agribisnis.
- M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Advokat dan pengurus DPP Partai Gerindra (Sekretaris Majelis Kehormatan serta Ketua Advokasi) ini menggantikan Silmy Karim yang sebelumnya tersandung kasus korupsi. Maulana pernah menjadi bagian dari tim hukum Prabowo-Gibran dalam sengketa PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Tiga Pejabat Badan:
5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mantan Panglima Kodam XXI/Radin Inten (Lampung-Bengkulu) ini menggantikan Letjen TNI Suharyanto di tengah isu kasus korupsi di lingkungan BNPB.
Kristomei, kelahiran Kotabumi, Lampung Utara, 6 Mei 1976, adalah alumni SMA Taruna Nusantara (1994) dan Akademi Militer (1997).
6. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM dan mantan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan ini lahir di Boyolali, 9 Agustus 1971. Ia lulusan UGM dan meraih magister serta doktor dari Georg-August University Göttingen, Jerman.
7. Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN.
BPGMN merupakan lembaga baru yang dibentuk Presiden pada 24 September 2026 untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove secara terpadu serta meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan ini berada langsung di bawah Presiden.
Makna Strategis Pelantikan
Kehadiran dua Wakil Menteri Pertahanan sekaligus menegaskan prioritas pemerintah dalam modernisasi pertahanan, penguatan industri pertahanan dalam negeri, serta pengembangan doktrin dan kekuatan TNI.
Sementara penunjukan akademisi berlatar belakang agribisnis seperti Alim Setiawan Slamet diharapkan mempercepat transformasi sektor pertanian, khususnya pada aspek rantai pasok, pemasaran, dan kesejahteraan petani.
Di bidang hukum dan keamanan, Maulana Bungaran membawa pengalaman advokasi dan organisasi partai ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Adapun pergantian pimpinan BNPB serta pembentukan BPGMN mencerminkan langkah tegas pemerintah dalam penanganan bencana dan pelestarian ekosistem kritis yang berkaitan langsung dengan isu lingkungan dan ketahanan pangan.
Upacara dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah Menteri Koordinator (termasuk Dudung Abdurachman, Sugiono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril Ihza Mahendra), serta pejabat tinggi lainnya.
Usai sumpah jabatan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden memberikan ucapan selamat kepada para pejabat baru.
Pelantikan hari ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo terus melakukan penyesuaian struktur untuk menjawab tantangan aktual, mulai dari penguatan pertahanan, ketahanan pangan, tata kelola imigrasi, hingga perlindungan lingkungan.
Dengan personel yang memiliki rekam jejak kuat di bidang masing-masing, diharapkan kinerja Kabinet Merah Putih semakin solid menuju target pembangunan nasional sisa periode 2024–2029.
