Batam, intuisi.net- Lampu mati. Kota gelap. Air berhenti mengalir. Sinyal hilang. Asap karhutla menyesakkan.
Hampir 16 jam Batam dan sebagian Bintan–Tanjungpinang lumpuh total. Peristiwa Senin, 12 Oktober 2026, pukul 06.37 WIB itu bukan sekadar gangguan teknis.
Kejadian ini langsung naik ke panggung nasional, memicu evaluasi di tingkat tertinggi, dan berujung pada pergantian Direktur Utama PLN.
Danantara bergerak cepat. Pada Rabu, 14 Oktober 2026, melalui RUPSLB, Darmawan Prasodjo diganti.
Suroso Isnandar, yang sebelumnya Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, resmi dilantik sebagai Dirut PLN baru. Keputusan itu diambil di tengah sorotan tajam atas blackout Batam.
Presiden Prabowo Subianto sendiri meminta Danantara mengevaluasi kinerja PLN.
Listrik Batam sudah pulih 100 persen, Bintan menyusul bertahap. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung: apakah pergantian di pucuk pimpinan pusat akan diikuti di Batam?
Dari Hewan Liar ke Pertanyaan Sistemik
PLN Batam menyebut indikasi awal: hewan liar masuk ke area Gardu Induk Sungai Harapan.
Gangguan menjalar ke sistem interkoneksi Batam–Bintan, memadamkan lebih dari 411.000 pelanggan dengan beban sekitar 501,8 MW. Warga mengeluh air bersih ikut mati, internet lumpuh, aktivitas ekonomi tersendat.
PLN Batam berjanji kompensasi otomatis: 10 persen biaya beban untuk pelanggan reguler, hingga 15–25 persen untuk layanan keandalan.
Namun, publik tidak berhenti di situ. Blackout ini membuka kembali luka lama: bagaimana sebuah kawasan strategis yang digadang-gadang sebagai pusat data center dan investasi digital bisa begitu rentan?
PLN Batam: Sarat Anak Perusahaan, Aroma Nepotisme Menguat
Di balik gemerlap janji keandalan listrik, PLN Batam menyimpan struktur yang rumit. Perusahaan ini bukan sekadar unit operasional.
Ia memiliki sejumlah anak perusahaan di bawahnya, PT Pelayanan Energy Batam, PT Mitra Energy Batam, PT Dalle Energy Batam, dan PT Tanjung Kasam Power, di antaranya.
Struktur berlapis ini sering dikritik sebagai “cucu-cicit BUMN” yang memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang konflik kepentingan.
Lebih sensitif lagi, posisi Direktur Utama PLN Batam saat ini dipegang Kwin Fo. Ia bukan pegawai karier PLN lama.
Penunjukannya pada 2025 sempat menimbulkan diskusi karena kedekatannya dengan keluarga pejabat lokal – adik dari Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Meski resmi, pola penempatan seperti ini memperkuat persepsi bahwa posisi strategis di anak perusahaan BUMN kerap diisi dengan pertimbangan kedekatan, bukan semata kompetensi berlapis.
Di level holding PLN sendiri, isu nepotisme dan pro-hire kilat sudah menjadi perbincangan internal yang tak pernah benar-benar reda.
Kini, setelah blackout Batam mengguncang, tekanan untuk membersihkan struktur di daerah semakin kuat.
Danantara sudah menyatakan akan mengambil alih pengelolaan PLN Batam secara lebih langsung. Langkah itu dibaca banyak pihak sebagai sinyal: evaluasi tidak berhenti di Jakarta.
Apakah Batam Menyusul?
Pertanyaan itu kini bergema di ruang publik dan media sosial. Dirut pusat diganti. Evaluasi diinstruksikan Presiden.
Danantara turun tangan. Apakah kepemimpinan di PLN Batam akan ikut dirombak?
Apakah struktur anak perusahaan yang berlapis akan dipangkas? Apakah praktik yang selama ini dianggap “keluarga dekat dulu, kompetensi belakangan” akan diakhiri?
Warga Batam sudah merasakan dampaknya secara langsung. Industri, rumah tangga, fasilitas publik, semua terdampak.
Kompensasi penting, tapi yang lebih penting adalah jaminan: blackout sejenis tidak boleh terulang. Apalagi Batam sedang diposisikan sebagai gerbang investasi data center dan ekonomi digital.
Malam ini listrik sudah menyala kembali. Tapi bayangan kegelapan 12 Oktober masih membekas. Pergantian Dirut PLN adalah awal.
Apakah Batam akan menyusul? Jawabannya tinggal menunggu seberapa serius Danantara dan pemerintah pusat membersihkan rumah yang selama ini terlalu banyak “anak-cucu” dan terlalu akrab dengan aroma kedekatan.
