intuisi.net- Satu piring makan bergizi di sekolah tampak biasa. Murid hanya melihat lauk lelenya. Di belakang piring itu, benih ditebar bertahap di kolam bioflok Koperasi Desa Merah Putih Kamolan agar panen tiba tepat saat dapur membutuhkan.
Ikan dibersihkan, lalu dijual Rp25.000 per kilogram kepada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Transaksi itu menghubungkan belanja program nasional dengan produksi desa.
Pertanyaannya tetap sama, tapi kini lebih tajam: berapa banyak uang yang membayar piring itu benar-benar sampai ke penerima manfaat, berapa yang tertinggal di desa, dan berapa yang hilang di tengah jalan?
Anggaran raksasa, klaim efisiensi, dan temuan dapur fiktif
Badan Gizi Nasional mengajukan alokasi sekitar Rp232,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2027, dari total pagu BGN sekitar Rp240,2 triliun.
Targetnya 72,46 juta penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono menekankan bahwa hampir 97 persen anggaran dikonversi menjadi makanan, sisanya sekitar 3 persen untuk dukungan manajemen.
Di tahun 2026 saja, dalam 100 hari kepemimpinannya, Sudaryono mengklaim efisiensi dan pengembalian anggaran hingga Rp44 triliun ke kas negara.
Komponen terbesar berasal dari penyesuaian pagu (sekitar Rp38 triliun), diikuti perubahan skema insentif dapur, pembatasan biaya operasional, serta penarikan dana dari rekening-rekening bermasalah.
Namun di balik angka efisiensi itu muncul fakta yang lebih menggelitik: sekitar 500 dapur fiktif yang dikuasai “yayasan calo”, ratusan rekening dapur nonaktif yang sudah terisi dana negara, serta lebih dari 2.000 dapur bermasalah yang akhirnya ditutup.
Ada dapur yang dicatat beroperasi padahal tidak. Ada yang memotong Rp500–Rp1.500 per porsi tanpa pernah memasak. BGN menyatakan, jika ditemukan unsur pidana, perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan.
Anggaran ratusan triliun, target puluhan juta anak dan ibu, tapi masih ada lubang di tingkat paling dasar: dapur yang hanya ada di laporan.
Dari kolam desa ke piring sekolah
Sementara di tingkat desa, cerita lain berjalan. Di Kamolan, Blora, koperasi memproduksi lele untuk empat SPPG.
Di Kober, Banyumas, koperasi dengan modal dari sekitar 60 anggota memasok beras dan telur sambil melayani pelanggan lain.
Kedua model menunjukkan bahwa belanja program bisa menjadi pemicu ekonomi lokal, asalkan pasokan benar-benar berasal dari wilayah sendiri dan surplusnya berputar di tangan warga.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 dirancang sebagai simpul pertemuan arus belanja dengan produksi dan jasa desa.
Peraturan BGN membuka ruang pelibatan koperasi, BUMDes, dan usaha lokal. Tapi kesempatan itu hanya bermakna jika persyaratan mutu, harga, dan kesinambungan dipenuhi dan jika uang tidak bocor di tengah jalan.
Transparansi sebagai fondasi, bukan slogan
Masuknya pejabat berpengalaman KPK ke struktur BGN Mungki Hadipratikno sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II serta Haerudin sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi menjadi sinyal bahwa tata kelola sedang diperketat.
Penugasan yang efektif sejak pekan kedua November 2026 ini diharapkan memperkuat sistem pengawasan dan mencegah kebocoran.
Namun, pertanyaan publik tetap relevan: berapa persen dari Rp232,5 triliun itu yang benar-benar sampai ke mulut penerima manfaat?
Berapa yang tertinggal sebagai nilai tambah di desa? Berapa yang hilang karena dapur fiktif, rekening kosong, atau rantai perantara yang tidak perlu?
Ukurannya sederhana
Ketahanan berlapis hanya hidup jika uang berputar di tingkat yang paling dekat dengan warga.
Ukurannya bukan hanya omzet koperasi atau jumlah dapur yang terdaftar, melainkan berapa banyak produsen setempat yang menjadi anggota aktif, berapa bagian pasokan yang berasal dari wilayah sendiri, dan apakah surplusnya kembali memperbesar kapasitas mereka.
Di Blora, piring-piring dicuci dan disiapkan lagi untuk esok hari. Murid tidak perlu tahu dari kolam mana lauknya datang.
Tapi publik perlu tahu: uang yang mengalir dari APBN ke dapur SPPG, lalu ke kolam atau warung desa, berapa yang benar-benar sampai, dan berapa yang hilang sebelum sempat menjadi gizi.
Anggaran besar tanpa pengawasan ketat hanya menghasilkan angka di atas kertas. Anggaran yang diawasi dan dihubungkan dengan produksi lokal berpotensi meninggalkan jejak lebih panjang: di piring anak-anak, di dompet peternak, dan di rapat anggota koperasi di balai desa.
