Batam, intuisi.net- Pemberitaan media terkait dugaan aktivitas pengiriman barang ilegal berskala besar melalui pelabuhan tikus di kawasan Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kembali mencuat dan menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu belakangan.
Praktik yang dinilai berjalan secara terang-terangan dan terorganisir ini memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, aktivitas bongkar muat di kawasan tersebut digambarkan masif.
Dalam sehari, diperkirakan 3 hingga 4 kapal dengan kapasitas muatan 100–200 ton beroperasi tanpa hambatan berarti.
Barang yang diangkut beragam, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras dan kacang, hingga komoditas rawan penyelundupan seperti rokok dan minuman beralkohol yang disamarkan di antara muatan sembako.
Mayoritas barang tersebut dikirim menuju Pekanbaru serta sejumlah pulau terdekat di wilayah Kepulauan Riau.
Sumber internal menyebutkan bahwa kelancaran operasional ini tidak lepas dari dugaan peran sosok berinisial (Iw) yang disebut berada di belakang sosok berinisial S sebagai pengendali utama.
Iw diduga memiliki jaringan kedekatan dengan aparat penegak hukum serta pihak pengawas pelabuhan, sehingga mampu memberikan rasa aman bagi kelancaran distribusi.
Titik keberangkatan kapal juga dilaporkan kerap berpindah-pindah untuk menghindari pantauan, meskipun belakangan wilayah Jembatan 4 Barelang menjadi titik sandar utama.
Menyikapi maraknya pemberitaan dan laporan masyarakat, Leo Nazara, Ketua DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kepri yang juga menjabat sebagai Humas GPN08, menyampaikan sikap tegas atas nama keluarga besar LPRI Kepri dan DPP GPN08.
“Kami meminta dengan tegas kepada pihak Bea Cukai Batam, Kanwil Bea Cukai Kepri, serta seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lapangan dan melakukan penindakan hukum secara konkret.
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa melihat siapa sosok di belakang layar, termasuk oknum-oknum pengusaha ilegal berinisial S, Iw, atau siapa pun yang diduga menjadi pembeking aktivitas ilegal ini,” tegas Leo Nazara.
Ia menekankan bahwa praktik penyelundupan komoditas kena cukai seperti rokok dan minuman beralkohol, serta komoditas pangan ilegal dari Batam menuju Pekanbaru dan pulau-pulau sekitarnya, telah nyata merugikan pendapatan negara hingga miliaran rupiah.
Hal ini juga dinilai merusak iklim usaha yang sehat di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam.
Sebagai lembaga kontrol sosial dan pengawas reformasi, LPRI Kepri bersama DPP GPN08 menyatakan komitmen untuk mengawal ketat perkembangan kasus ini. Mereka menantang integritas dan transparansi instansi terkait, khususnya Bea Cukai.
“Publik hari ini menunggu bukti nyata di lapangan, bukan sekadar retorika pengawasan. Reformasi birokrasi di instansi kepabeanan dan penegak hukum di Kepri sedang diuji lewat isu krusial ini,” ujar Leo.
Leo Nazara menegaskan dukungan penuh terhadap segala upaya legal untuk menggerakkan ekonomi Batam. Namun, pihaknya berdiri di barisan paling depan untuk menentang keras segala bentuk mafia penyelundupan yang merugikan rakyat, daerah, dan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, Humas Bea Cukai saat dihubungi tim media belum memberikan tanggapan.
Belum ada bukti atau keterangan resmi dari pihak terkait yang dapat mengklarifikasi atau membantah laporan-laporan tersebut.
Publik menunggu langkah konkret agar praktik yang dinilai merugikan negara ini tidak terus dibiarkan.
