intuisi.net- Dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di kompleks kepresidenan Selasa pagi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bukan pernyataan spontan. Bukan pula murni soal “hormat kepada proses hukum”. Ini adalah momen di mana anak politisi paling berpengaruh dalam dua dekade terakhir Indonesia harus memilih antara bertahan di kursi kekuasaan atau menjadi simbol krisis legitimasi yang sudah terlalu lama ditunda.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi niat tersebut. Ia juga secara tegas membantah rumor bahwa Prabowo menolak. Presiden, kata Prasetyo, justru memberikan “banyak saran”.
Sore harinya, Gibran sendiri muncul di Istana Wakil Presiden dan menyampaikan versi yang lebih terukur: Presiden sudah seperti ayah baginya, dan saran utama yang diterima adalah agar ia tetap fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan membawa seluruh dokumen dari SD hingga S1, sekaligus berkoordinasi untuk mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
Pernyataan itu terdengar damai. Realitasnya tidak.
Dua Putusan, Satu Masalah Konstitusional
Akar persoalan ini sudah terang sejak Oktober. Mahkamah Konstitusi, dalam putusan 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri setara SMA.
Yang ada hanyalah certificate of attendance. Kemudian pada 30 Oktober, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Dua lembaga tertinggi negara berbicara dalam bahasa yang sama: dokumen yang menjadi dasar pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada 2024 tidak memiliki kekuatan hukum. Perbedaannya hanya pada akibat hukum.
MK tidak punya kewenangan mendiskualifikasi pejabat yang sudah dilantik. MA hanya membatalkan suket. Sisanya diserahkan kepada arena politik.
Dan arena itu sekarang bergerak. Hampir 50 anggota DPR sudah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat. Parlemen baru saja kembali bersidang.
Bentuk-bentuk impeachment sudah beredar. Di luar gedung, spanduk dan aksi menuntut pemakzulan terus muncul.
Pilihan yang tidak mudah
Gibran kini berada di persimpangan yang jarang dialami pejabat setingkatnya. Mundur secara sukarela berarti mengakui bahwa legitimasi administrasinya cacat sejak awal.
Bertahan dan bertarung di PTUN berarti mempertaruhkan sisa masa jabatan di atas proses hukum yang sudah dikalahkan dua kali di tingkat tertinggi.
Sementara di belakang layar, ketegangan antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi semakin sulit disembunyikan.
Fakta bahwa Gibran masih menyebut Prabowo “seperti ayah” di tengah semua ini justru memperlihatkan betapa kompleksnya posisi dia. Ia bukan lagi hanya putra Jokowi.
Ia adalah simbol aliansi yang pernah memenangkan pemilu dengan margin besar, tapi kini mulai retak di bawah tekanan fakta hukum.
Yang lebih dalam lagi: ini bukan lagi sekadar soal satu orang. Jika seorang wakil presiden yang terpilih secara demokratis bisa digoyang oleh cacat dokumen yang sudah diketahui sejak lama, maka pertanyaan berikutnya akan mengarah ke institusi-institusi yang membiarkan pencalonan itu lolos.
KPU, Bawaslu, hingga sistem verifikasi pendidikan luar negeri yang selama ini longgar.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Sidang PTUN terkait kasus ini dijadwalkan Kamis, 12 November. Gibran sudah menyatakan siap membuka seluruh dokumen.
Apakah itu cukup untuk membalikkan putusan MA? Sulit. Tapi secara politik, langkah itu memberi ruang bernapas.
Ia bisa mengklaim masih menghormati proses hukum sambil menunda keputusan final soal pengunduran diri.
Sementara itu, di DPR, proses hak menyatakan pendapat akan menjadi barometer sesungguhnya.
Jika koalisi besar Prabowo solid, proses bisa macet. Jika retak, maka Gibran bisa menjadi korban politik pertama dari pemerintahan yang baru berjalan dua tahun.
Dalam sejarah Indonesia, jarang ada wakil presiden yang mengajukan mundur di tengah masa jabatan karena persoalan legitimasi personal.
Jika Gibran benar-benar mundur dalam waktu dekat, ia akan menjadi salah satu wapres dengan masa jabatan terpendek. Tapi dampaknya jauh lebih besar dari rekor statistik.
Ini bukan lagi soal Gibran. Ini soal seberapa kuat institusi kita menghadapi fakta yang sudah terang, dan seberapa jauh politik kekuasaan bersedia menundukkan diri pada hukum.
