Batam, intuisi.net-Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H. Bahktiar, Lc., M.A., mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat perlindungan masyarakat di tengah ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung.
Menurut Bahktiar, penanganan karhutla tidak boleh hanya berhenti pada upaya pemadaman api.
Pemerintah juga harus memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga yang terdampak, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan.
“Karhutla belum usai, dampaknya terus dirasakan masyarakat. Banyak warga yang mengalami gangguan pernapasan, aktivitas sekolah terganggu, dan jarak pandang menurun.
Pemerintah harus hadir lebih nyata dengan memperkuat perlindungan warga, bukan hanya fokus memadamkan api,” tegas Bahktiar dalam keterangan yang diterima intuisi.net, Kamis (15/10/2026).
Dampak Kabut Asap di Kepri
Kabut asap kiriman dari Sumatera dan Kalimantan kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kepri dalam beberapa pekan terakhir.
BMKG mencatat penurunan jarak pandang hingga 1–3 kilometer di Pulau Bintan dan sekitarnya.
Dinas Pendidikan Kepri bahkan memberikan kewenangan kepada SMA, SMK, dan SLB untuk menerapkan Belajar Dari Rumah (BDR) apabila kualitas udara berada di atas ambang batas 110.
Data nasional juga menunjukkan dampak serius. Kementerian Kesehatan mencatat ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap di tujuh provinsi prioritas, termasuk puluhan ribu kasus pada balita. Beberapa korban jiwa juga dilaporkan di Kalimantan.
Bahktiar menilai kondisi ini menuntut koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kepri sebagai daerah yang menerima dampak kabut asap kiriman harus mendapat perhatian khusus.
Penyediaan masker, layanan kesehatan, ruang udara bersih, serta dukungan bagi warga yang aktivitasnya terbatas harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Perlindungan Harus Berkesinambungan
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab antarlembaga dan kesinambungan bantuan selama kondisi darurat berlangsung.
Ia juga mendorong penguatan pencegahan agar karhutla tidak terus berulang setiap musim kemarau.
“Masyarakat harus merasa dilindungi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat agenda perlindungan warga selama karhutla berkepanjangan.
Jangan sampai warga dibiarkan menghadapi ancaman asap tanpa dukungan yang memadai,” pungkas Bahktiar.
DPRD Kepri, tegasnya, siap mengawal setiap langkah pemerintah dalam melindungi masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan warga.
