intuisi.net- Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak hanya berbicara soal ambisi besar, melainkan menunjukkan angka konkret di sektor yang selama ini menjadi “harta karun sekaligus beban” negara: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tata kelola ekspor sumber daya alam.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, dalam siaran pers bertajuk “Dua Tahun Gerak Nyata: Transformasi yang Terukur, Manfaat yang Terasa” yang dirilis Sabtu, 17 Oktober 2026, mengungkapkan fakta mencolok.
Dari 1.074 entitas BUMN (termasuk anak dan cucu perusahaan) yang diwarisi pada Oktober 2024, sebanyak 328 badan usaha telah ditutup atau dikonsolidasikan. Hasilnya? Penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
Angka itu bukan sekadar statistik. Ia berasal dari pengurangan gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan dinas, hingga perjalanan dinas yang selama ini menggerogoti anggaran tanpa nilai tambah sebanding.
Pemerintah menargetkan penghematan tersebut melonjak lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026, seiring target perampingan lebih lanjut.
Langkah ini bukan pembantaian perusahaan negara, melainkan operasi bedah besar-besaran untuk menghilangkan “cicit-cicit” yang tidak produktif.
Struktur yang sebelumnya seperti pohon bercabang tak terkendali kini dipangkas agar fokus pada perusahaan yang mampu menciptakan nilai nyata bagi rakyat.
Ekspor Satu Pintu: Menutup Celah Under-Invoicing
Transformasi tidak berhenti di dalam negeri. Sejak 1 Juni 2026, kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai berlaku untuk tiga komoditas strategis: batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy (paduan besi).
Pada 2025 saja, nilai ekspor ketiga komoditas ini mencapai USD66,13 miliar atau 23,4 persen dari total ekspor nasional.
Kebijakan ini diterapkan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan, mencegah praktik under-invoicing (pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya), serta mengoptimalkan devisa hasil ekspor.
Dampaknya sudah terasa. Dalam beberapa bulan pertama operasional, DSI memonitor ribuan Pemberitahuan Ekspor Barang dengan nilai ratusan triliun rupiah.
Tujuannya jelas: memastikan kekayaan alam Indonesia tidak “bocor” melalui manipulasi harga atau transfer pricing.
Bursa Mineral 2027: Harga Komoditas Ditentukan di Rumah Sendiri
Sebagai pelengkap, pada 12 Juni 2026 pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia.
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) ditargetkan beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BMKS dirancang untuk menciptakan pasar yang lebih transparan. Harga acuan komoditas strategis tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bursa luar negeri, melainkan dibentuk dari transaksi di dalam negeri.
Peluang manipulasi nilai ekspor dan praktik transfer pricing dipersempit secara sistemik.
Dalam dua tahun, pemerintahan Prabowo tidak sekadar “menutup” atau “membuka”. Ia merombak arsitektur pengelolaan aset negara.
Dari 1.074 entitas menjadi struktur yang lebih ramping, dari ekspor yang tersebar menjadi satu pintu yang terawasi, dari harga yang ditentukan di luar menjadi bursa yang dikendalikan di dalam.
Penghematan Rp50 triliun dan target Rp70 triliun lebih bukan uang yang menguap.
Itu adalah sumber daya yang bisa dialihkan ke infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau program yang langsung menyentuh masyarakat.
Dua tahun bukan waktu yang panjang untuk mengubah warisan struktural yang menumpuk puluhan tahun.
Namun, angka-angka yang keluar dari Bakom RI menunjukkan arah yang jelas: efisiensi bukan slogan, melainkan perhitungan yang sudah mulai terasa.
Intuisi.net akan terus memantau apakah target akhir 2026 tercapai dan bagaimana manfaat penghematan tersebut benar-benar mengalir ke rakyat. Karena transformasi yang terukur hanya berarti jika manfaatnya terasa.
