Batam, intuisi.net- Di tengah upaya pemulihan pasca blackout yang melumpuhkan Batam, Bintan, dan Tanjungpinang pada 12 Oktober 2026, Polda Kepulauan Riau (Kepri) mulai memanggil pemilik akun media sosial yang aktif menyuarakan kejadian tersebut.
Satu nama yang sudah terbuka adalah Fransisca Mawar, pemilik akun Threads @fransiscabrook92. Ia menerima surat resmi dari Unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri.
Surat bernomor B/2645/X/RES.2.5/2026/DITRESKRIMSUS itu diantar langsung ke rumahnya sekitar pukul 23.00 WIB, Sabtu malam (17/10/2026), oleh tiga petugas yang mengaku dari unit siber.
Pemanggilan klarifikasi dijadwalkan Senin, 19 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB di Gedung Ditreskrimsus Polda Kepri.
Fransisca diminta membawa dokumen terkait dugaan tindak pidana, dokumen pendukung, dan identitas. Ia menegaskan akan datang didampingi kuasa hukum.
“Malam tadi surat dari Siber Ditreskrimsus Polda Kepri diantar langsung ke kediaman saya,” ujar Fransisca saat dihubungi, Minggu (18/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa tiga postingan miliknya yang diminta diklarifikasi, termasuk yang membagikan ulang artikel soal dugaan hubungan pejabat PLN dan pemerintah daerah, serta ajakan agar media asing seperti CNA meliput dampak blackout.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricilla Ohei, membenarkan pemanggilan tersebut. “Benar, dalam rangka klarifikasi berdasarkan laporan masyarakat,” katanya singkat melalui pesan.
Konteks yang lebih luas
Blackout 12 Oktober 2026 dimulai sekitar pukul 06.37 WIB dari Gardu Induk Sungai Harapan, Sekupang.
Gangguan menjalar ke hampir seluruh Batam, kemudian ke Bintan dan Tanjungpinang karena ketergantungan pasokan listrik bawah laut. Lebih dari 411.000 pelanggan terdampak, dengan daya yang hilang mencapai ratusan megawatt.
Dampaknya merembet ke air bersih, sinyal telekomunikasi, lalu lintas, hingga aktivitas industri dan rumah tangga.
PLN menyebut indikasi awal adanya hewan liar (kelelawar disebut dalam beberapa keterangan) yang masuk ke area gardu induk, ditambah kemungkinan gangguan teknis dan petir.
Penyelidikan teknis masih berlangsung, termasuk oleh tim Bareskrim Polri yang turun ke lapangan. Polda Kepri sendiri sejak hari pertama fokus pada pengamanan: patroli, pengaturan lalu lintas manual, dan penjagaan objek vital.
Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri sempat menyatakan situasi kamtibmas tetap kondusif selama pemadaman.
Di ruang digital, suara warga yang menyuarakan kesulitan, menuntut transparansi, atau sekadar menceritakan dampak harian, mulai dari lilin yang naik harga hingga kehilangan stok ASI berkembang cepat.
Beberapa akun dan media lokal juga melaporkan tekanan berupa permintaan takedown konten, tawaran uang untuk menghapus tautan berita, hingga pesan intimidasi yang menyertakan foto KTP.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam mengecam praktik tersebut dan mengingatkan mekanisme hak jawab yang diatur undang-undang pers.
Antara klarifikasi dan ruang publik
Pemanggilan Fransisca menjadi kasus konkret yang terbuka ke publik. Ia menekankan bahwa postingan-postingannya justru mendapat banyak dukungan dari warga Batam, Bintan, dan Tanjungpinang yang merasakan dampak yang sama.
“Sebenarnya dalam postingan saya banyak dukungan dari warga… atas kejadian yang kami alami bersamaan,” katanya.
Pihak kepolisian menegaskan langkah itu bersifat klarifikasi berdasarkan laporan masyarakat, bukan otomatis penindakan.
Namun, timing-nya beberapa hari setelah listrik kembali normal dan investigasi teknis masih berjalan membuat banyak pihak mempertanyakan batas antara menjaga ketertiban informasi dengan ruang berekspresi warga yang terdampak langsung.
Hingga Minggu malam (18/10/2026), belum ada keterangan resmi apakah pemanggilan serupa juga ditujukan kepada pemilik akun lain.
Yang jelas, kasus ini menempatkan kembali pertanyaan mendasar: bagaimana masyarakat yang mengalami blackout selama belasan jam dapat menyampaikan pengalaman dan tuntutan transparansi tanpa merasa diawasi secara berlebihan?
Fransisca dijadwalkan hadir Senin pagi. Hasil klarifikasinya, bersama perkembangan investigasi teknis penyebab blackout, akan menjadi catatan penting bagi publik Kepri yang masih menunggu penjelasan utuh atas kejadian 12 Oktober lalu.
