Batam, intuisi.net- Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang sejak Senin (12/10/2026) pagi tidak hanya mengganggu aktivitas warga dan industri, tetapi juga memicu gelombang protes dari masyarakat serta organisasi masyarakat (ormas).
Lebih dari 411.000 pelanggan terdampak. Listrik padam mulai pukul 06.37 WIB dan baru pulih secara bertahap hingga Selasa dini hari. Estimasi kerugian ekonomi mencapai sekitar Rp233,9 miliar.
Desakan Mundur Dirut PLN Batam Kwin Fo Menguat
Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, menjadi sasaran utama kritik publik. Ia menjabat sejak Maret 2025 dan merupakan adik kandung Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Sejumlah tokoh masyarakat dan ormas secara terbuka menuntut Kwin Fo mundur. Di antaranya:
- Panglima Besar Gagak Hitam
- Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
- Kader Muda Indonesia (KMI)
Ketua Umum KMI, Galva Ridho AP, menyatakan bahwa blackout berdurasi panjang menunjukkan kelemahan manajemen krisis di bawah kepemimpinan Kwin Fo.
Menurutnya, figur eksternal yang tidak memiliki pengalaman mendalam di internal PLN Batam dinilai tidak mampu menangani tantangan teknis ketenagalistrikan.
Ratusan pelanggan yang dirugikan juga menyuarakan kekecewaan serupa. Banyak warga merasa sistem kelistrikan Batam seharusnya jauh lebih andal, mengingat status kota ini sebagai kawasan industri dan pusat data center strategis.
Suara Warga: Dari Jeritan di Medsos hingga Rencana Class Action
Di media sosial, keluhan warga membanjiri berbagai platform. Banyak yang mengeluhkan listrik dan air mati bersamaan, sinyal hilang, hingga kesulitan memasak dan bekerja. Situasi diperparah kabut asap karhutla.
Sebagian warga bahkan mulai menyiapkan gugatan class action (gugatan kelompok) terhadap PLN Batam.
Mereka menilai pemadaman tanpa pemberitahuan memadai telah menyebabkan kerugian material dan non-material yang tidak sebanding dengan kompensasi potongan tagihan yang ditawarkan.
Ada pula laporan warga yang mengaku mendapat intimidasi setelah mengkritik pemadaman di media sosial, termasuk dikirimi foto KTP pribadinya.
Desakan Evaluasi dan Audit Independen
Selain ormas lokal, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kepulauan Riau juga ikut bersuara. Mereka mendesak:
- PLN Batam membuka kronologi teknis blackout secara transparan.
- Kementerian ESDM membentuk tim audit independen.
- Evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan di kawasan yang sedang berkembang sebagai pusat data center.
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh dan mempublikasikan hasil investigasi secara terbuka.
Respons Resmi
PLN Batam menyatakan indikasi awal gangguan dipicu masuknya hewan liar ke Gardu Induk Sungai Harapan. Penyebab pasti masih diselidiki.
Perusahaan juga menegaskan akan memberikan kompensasi otomatis melalui tagihan berikutnya.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan terus berkoordinasi dengan Kwin Fo dan jajarannya selama proses pemulihan.
Listrik di Batam sudah dinyatakan pulih 100 persen, sementara sebagian wilayah Bintan masih dalam tahap pemulihan bertahap.
Apa Selanjutnya?
Gelombang protes ini menunjukkan bahwa masyarakat Batam tidak hanya menuntut pemulihan listrik, tetapi juga pertanggungjawaban manajemen dan perbaikan sistem yang lebih mendasar.
Nama Kwin Fo yang semula relatif tenang kini menjadi sorotan utama, sementara desakan audit dan evaluasi terus menguat di ruang publik.
Apakah desakan mundur ini akan berujung pada perubahan kepemimpinan di PLN Batam, atau hanya berhenti pada pernyataan sikap, masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban dari pemegang saham dan pihak berwenang.
