intuisi.net- Pemerintah Singapura memanggil petinggi 10 perusahaan berbasis di negara itu yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Pemanggilan ini terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan singkat yang berlangsung kurang dari setengah jam itu dihadiri Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K. Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu.
Para pejabat tinggi Kejaksaan Agung, Badan Lingkungan Nasional (NEA), dan Kementerian Hukum Singapura juga hadir.
Perusahaan yang dipanggil antara lain Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, serta Sinar Mas Group (yang mewakili Asia Pulp & Paper/APP).
Para eksekutif senior perusahaan tersebut berjanji akan bekerja sama penuh dalam penyelidikan.
Langkah Tegas Singapura
NEA sebelumnya, pada 23 Oktober 2026, menerbitkan surat pemberitahuan (notices) kepada 10 perusahaan berbasis Singapura di bawah Transboundary Haze Pollution Act (THPA).
Ini merupakan pertama kalinya sejak undang-undang tersebut berlaku pada 2014, NEA mengeluarkan surat serupa kepada perusahaan yang berdomisili di Singapura.
Surat itu meminta informasi tentang hubungan korporasi dengan perusahaan di Indonesia, lokasi konsesi lahan, serta langkah pencegahan dan pemadaman kebakaran.
Sebelumnya, NEA juga sudah mengeluarkan surat tindakan pencegahan kepada sekitar 10 perusahaan Indonesia yang konsesinya teridentifikasi sebagai sumber asap.
Menteri Grace Fu menegaskan pemerintah Singapura akan mengajukan amandemen THPA pada sidang parlemen berikutnya.
Perusahaan yang menolak menunjuk penilai independen atau tidak bekerja sama penuh akan dianggap melakukan pelanggaran.
“Kami akan menggunakan seluruh kewenangan yang ada untuk melindungi kesehatan warga Singapura,” kata Fu usai pertemuan.
Komitmen Politik di Tingkat Tertinggi
Sehari sebelumnya, Menlu Vivian Balakrishnan bertemu Presiden Prabowo. Ia mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Lawrence Wong dan Presiden Prabowo sudah berkomunikasi langsung dan menetapkan komitmen politik untuk mengatasi persoalan bilateral, termasuk kabut asap.
“Komunikasi telah terjalin di tingkat tertinggi antara perdana menteri saya dengan Presiden Prabowo.
Hal ini menetapkan komitmen politik dari kedua belah pihak untuk melakukan apa yang diperlukan,” kata Vivian.
Indonesia dan Singapura juga sepakat membentuk satuan tugas bersama (joint task force) untuk menukar informasi dan bukti terkait perusahaan yang diduga memicu karhutla, serta membuka saluran komunikasi khusus (hotline) untuk isu-isu bilateral.
Menlu RI Arrmanatha Nasir sebelumnya menekankan bahwa warga Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, adalah korban pertama kabut asap.
Presiden Prabowo menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional utama.
Konteks Kabut Asap 2026
Kabut asap yang melanda Singapura, Malaysia, dan sebagian wilayah Indonesia dalam beberapa minggu terakhir merupakan salah satu episode terburuk sejak 2015.
Singapura menggunakan data satelit, citra meteorologi, dan peta konsesi untuk menelusuri sumber api hingga ke perusahaan-perusahaan tertentu.
Beberapa perusahaan yang menerima surat dari NEA mengakui adanya titik api di dalam atau di sekitar konsesi mereka, tetapi menegaskan bahwa operasi mereka tidak menjadi penyebab utama.
Mereka berjanji memadamkan api dan meningkatkan upaya pencegahan.
Pemerintah Singapura menekankan bahwa kerja sama dengan Indonesia sangat penting. Kedua negara berkomitmen menindak perusahaan yang terbukti bersalah, tanpa mengganggu hubungan bilateral yang kuat.
Langkah Singapura ini menandai pendekatan yang lebih tegas dalam menangani kabut asap lintas batas, dengan fokus pada akuntabilitas korporasi di kedua negara.
