Batam, intuisi.net- Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kepulauan Riau mendesak aparat terkait segera memperketat pengawasan terhadap aktivitas di pelabuhan tidak resmi kawasan Jembatan 6 Barelang.
Menurut Ketua DPD LPRI Kepri sekaligus Humas DPP GPN 08, Leo Nazara, praktik yang berlangsung secara terbuka di lokasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara dan mengganggu citra Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ/KPBPB).
Leo Nazara menjelaskan bahwa pelabuhan yang kerap disebut pelabuhan tikus juga dikenal sebagai Pelabuhan Akau/AK atau terkait aktivitas di Dapur 6 Sembulang, Kecamatan Galang diduga menjadi jalur pengiriman barang dari kawasan FTZ Batam ke luar daerah, antara lain Riau dan Tanjung Balai Karimun.
Berdasarkan pantauan media dan investigasi lapangan, aktivitas bongkar-muat berlangsung hampir setiap hari dengan volume yang disebut mencapai puluhan hingga ratusan ton.
Barang yang diangkut meliputi sembako (beras ketan, gula, bawang putih), barang elektronik, serta komoditas lain yang diduga tidak dilengkapi dokumen kepabeanan lengkap.
“Kami melihat ada indikasi kuat terjadinya disfungsi pengawasan. Pelabuhan ini berpotensi menjadi jalur bebas hambatan bagi barang-barang tanpa dokumen. Kalau dibiarkan, negara kalah melawan praktik yang merugikan,” tegas Leo Nazara.
Leo menekankan bahwa lokasi tersebut bukan kawasan pabean resmi yang ditetapkan untuk pemasukan dan pengeluaran barang dari KPBPB Batam.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta ketentuan terkait KPBPB, pelabuhan yang digunakan untuk lalu lintas barang komersial dari kawasan bebas wajib berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan memiliki izin yang sesuai.
Aktivitas di luar ketentuan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara berupa pajak dan cukai yang tidak terpungut, sekaligus mengganggu iklim usaha yang sehat.
LPRI juga menyoroti adanya laporan dugaan jaringan terorganisir yang melibatkan oknum, termasuk laporan sebelumnya tentang dugaan keterlibatan oknum aparat.
Pihaknya meminta Propam Polda Kepri memeriksa dugaan tersebut demi menjaga marwah institusi. Leo juga mengecam praktik yang diduga merupakan upaya pembungkaman informasi melalui “uang koordinasi” kepada oknum media.
Hingga saat ini, Bea Cukai Batam dan Polda Kepri belum memberikan keterangan resmi terkait aktivitas di lokasi tersebut, meskipun isu pelabuhan tikus di kawasan Barelang dan sekitarnya sudah berulang kali menjadi sorotan.
Tuntutan LPRI Kepri dan GPN 08:
- Bea Cukai Batam segera melakukan pengawasan intensif dan penindakan di Pelabuhan Jembatan 6 Barelang serta pelabuhan tidak resmi lainnya sesuai kewenangan.
- Polda Kepri, khususnya Propam, menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum aparat.
- Penegakan regulasi perizinan pelabuhan secara konsisten agar tidak ada lagi jalur yang terkesan “bebas hambatan”.
- Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai turun langsung mengawal persoalan ini, tidak hanya menyerahkan penanganan di tingkat daerah.
Leo Nazara menegaskan bahwa LPRI dan GPN 08 akan terus mengawal isu ini. “Aktivitas ini sudah bukan pelanggaran kecil.
Publik meminta Kapolri, Kapolda Kepri, dan Panglima TNI juga memberikan perhatian agar citra Batam sebagai kawasan FTZ tidak semakin tercoreng,” ujarnya.
Masyarakat dan media diharapkan terus mengawasi perkembangan isu ini. Kerugian negara akibat praktik di pelabuhan ilegal tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.












