Batam, intuisi.net- Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kepulauan Riau menyatakan kekecewaan mendalam atas respons Bea Cukai Batam terkait maraknya aktivitas penyelundupan di pelabuhan tikus kawasan Jembatan 6 Barelang dan Tanjung Riau.
Ketua DPD LPRI Kepri sekaligus Humas DPP GPN 08, Leo Nazara, menilai jawaban pihak Bea Cukai hanya bersifat normatif dan tidak menyentuh akar permasalahan.
Dalam percakapan dengan Kasi Informasi Bea Cukai Batam, pihak Humas menyatakan bahwa informasi soal mobilisasi puluhan truk lori dan sandarnya kapal-kapal penyelundup secara masif di Jembatan 6 Barelang sudah diteruskan ke unit terkait dan menjadi atensi.
Apabila ditemukan unsur pelanggaran kepabeanan dan bukti memadai, maka tindak lanjut atau penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Menanggapi jawaban tersebut, Leo Nazara secara terbuka menyindir, “Copy Paste dan Jawaban normatif, wajar.”
Ia menegaskan bahwa koalisi ormas, aktivis, dan pers tidak akan berhenti hanya pada tahap pemberitaan.
“Kami dari koalisi ormas/aktivis dan pers tentu akan menggali segala sisi pemberitaan dan kontrol sosial yang kita lakukan selama ini.
Ke depan kita akan melakukan aksi sipil baik di BC Batam maupun di Kemenkeu Jakarta. Karena diduga kuat ini sengaja dipelihara oleh oknum-oknum penegak hukum sendiri, dalam hal ini oknum BC Batam dari bawah sampai ke atas,” tegas Leo.
Pelabuhan Jembatan 6 Barelang: Jalur yang Diduga Luput Pengawasan
Sorotan utama LPRI tetap tertuju pada Pelabuhan Akau/Pelabuhan AK di kawasan Jembatan 6 Barelang.
Lokasi ini sudah lama disebut-sebut sebagai salah satu jalur favorit pengiriman barang ilegal dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ) Batam menuju daerah lain, termasuk Kabupaten Lingga dan Karimun.
Barang yang diduga keluar melalui jalur ini antara lain rokok non-cukai, sembako, barang elektronik, suku cadang, minuman beralkohol, hingga barang jasa titipan.
Yang menjadi persoalan mendasar adalah status pelabuhan tersebut. Pelabuhan di Jembatan 6 Barelang bukan kawasan pabean resmi yang ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran barang dari KPBPB Batam.
Regulasi yang Dilanggar
Secara regulasi, pendirian dan pengoperasian pelabuhan diatur ketat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mensyaratkan izin pembangunan dan izin operasi.
Di kawasan KPBPB Batam, perizinan berusaha dan pemanfaatan ruang laut berada di bawah kewenangan BP Batam melalui sistem OSS-RBA.
Sementara pemasukan dan pengeluaran barang dari kawasan bebas wajib berada di bawah pengawasan penuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Fakta bahwa aktivitas di pelabuhan tikus Jembatan 6 Barelang dan Tanjung Riau berlangsung secara rutin dan masif tanpa penindakan berarti menimbulkan pertanyaan besar: apakah pelabuhan-pelabuhan ini benar-benar luput dari pengawasan negara, atau justru ada pihak yang sengaja membiarkannya?
Tuntutan LPRI
Leo Nazara menegaskan bahwa LPRI dan GPN 08 akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas. Ia juga mengecam praktik pembungkaman informasi melalui “uang koordinasi” kepada oknum wartawan.
“Praktik pembungkaman media adalah kemunduran demokrasi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Kami mendesak Kepala Bea Cukai Batam untuk segera turun ke lapangan secara nyata, bukan sekadar mengeluarkan jawaban normatif.
Propam Polda Kepri juga harus memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat yang diduga membentengi aktivitas ilegal ini,” ujarnya.
LPRI mengancam akan menaikkan tekanan melalui aksi sipil di Kantor Bea Cukai Batam dan Kementerian Keuangan di Jakarta apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat.
Masyarakat dan media diminta terus mengawasi perkembangan kasus ini. Kerugian negara akibat penyelundupan melalui pelabuhan ilegal tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
