intuisi.net- Bareskrim Polri terus menelusuri pemilik manfaat (beneficial owner) dari jaringan judi online berskala internasional yang beroperasi melalui situs berinisial A.
Penyidikan difokuskan pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan perjudian daring sebagai tindak pidana asal.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, menjelaskan bahwa penyidik masih mengumpulkan barang bukti untuk mengidentifikasi pihak yang menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Saat ini penyidik masih terus mencari barang bukti untuk melakukan penetapan tersangka. Dalam hal ini adalah beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil judi online ini,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pengungkapan kasus bermula dari patroli siber terhadap situs A pada 2025 oleh penyidik Subdit IV Dittipideksus.
Pemeriksaan meliputi mekanisme permainan, metode pembayaran, serta rekening yang digunakan untuk menerima dana taruhan pemain.
Sindikat tersebut diketahui memanfaatkan infrastruktur server di luar negeri, tepatnya di Finlandia dan Amerika Serikat.
Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, menduga pemilik manfaat berada di Indonesia.
Sejumlah pihak telah dimintai keterangan untuk memperjelas keterkaitan mereka dengan aliran keuntungan dari perjudian daring tersebut.
“Dugaannya memang di Indonesia, beberapa pihak sudah kita mintakan keterangan. Kami juga sudah mengumpulkan bukti-bukti yang akan mengarah ke sana,” kata Alfret.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah dugaan pencucian uang oleh pihak yang memperoleh keuntungan. Keterlibatan operator di Indonesia masih terus didalami dan belum menjadi kesimpulan.
Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak dalam negeri yang terlibat dalam pengoperasian jaringan tersebut.
Dalam penelusuran aliran dana, Bareskrim bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hasilnya, sebanyak 322 rekening perbankan telah diblokir dengan total aset yang disita mencapai Rp28.010.228.458.
Penyidik juga mendalami penggunaan rekening atas nama pihak lain (nominee) guna mengungkap pihak yang sesungguhnya menguasai dana.
Suhasto menambahkan, nilai aset yang ditemukan masih berpotensi bertambah karena situs tersebut belum sepenuhnya berhenti beroperasi. Meski sudah diblokir Komdigi, situs A masih bisa diakses melalui VPN.
Ada indikasi jaringan tersebut sengaja mengubah identitas situs untuk menghindari pembatasan.
“Ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi. Karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN,” jelasnya.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, atau c KUHP terkait dugaan TPPU; Pasal 426 atau Pasal 427 juncto Pasal 20 atau Pasal 21 KUHP terkait perjudian; serta Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Ancaman pidana untuk tindak pidana pencucian uang tertentu dapat mencapai 15 tahun penjara, bergantung pada pasal dan unsur perbuatan yang terbukti.
Penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap sepenuhnya jaringan dan pihak-pihak yang menikmati hasil dari aktivitas ilegal tersebut.












