Intuisi.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang dikenal sebagai Noel, pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, di Jakarta. Penangkapan ini terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang melibatkan sejumlah perusahaan.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengkonfirmasi bahwa Ebenezer ditangkap bersama 10 orang lainnya, termasuk seorang pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai, puluhan mobil, dan sebuah motor merek Ducati. Selain itu, sebuah ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan telah disegel untuk keperluan penyelidikan.
Sertifikasi K3 merupakan proses penting yang bertujuan memastikan standar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dugaan pemerasan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap upaya menjaga keselamatan pekerja di Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan terkait penangkapan ini dan meminta agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan. “Presiden menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, dan kasus ini akan menjadi pengingat bagi seluruh anggota kabinet untuk menjaga integritas,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis, 21 Agustus 2025. Ia menambahkan bahwa penggantian jabatan akan dilakukan secepatnya jika Ebenezer terbukti bersalah.
Ebenezer, yang merupakan politikus Partai Gerindra dan mantan ketua relawan Jokowi Mania, menjadi anggota kabinet pertama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjerat kasus korupsi. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Ebenezer dan pihak lain yang ditangkap. KPK berjanji akan menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai konstruksi kasus ini. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan penyelidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
