Menanti Dua Nama Cawapres dari Prabowo

Setelah kumpulkan ketum parpol koalisi, Presiden punya waktu terbatas untuk menyerahkan calon pengganti Gibran ke MPR.

Capres
MPR: Presiden Prabowo Harus Setor Dua Nama Cawapres dalam 14 Hari

intuisi.net- Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi kosong sejak Kamis, 12 November 2026, setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR.

Kini, seluruh perhatian tertuju pada dua nama yang akan diajukan Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dasar Hukum yang Jelas

Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Presiden hanya boleh mengusulkan dua calon, lengkap dengan berkas persyaratan, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. MPR kemudian memilih satu di antara keduanya.

Langkah yang Sudah Diambil

Pada Jumat, 13 November 2026, MPR menggelar rapat gabungan. Hasilnya:

  • Surat resmi dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon.
  • Sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung DPR/MPR Senayan.
  • Tim verifikasi yang terdiri dari puluhan anggota MPR akan memeriksa kelengkapan dokumen kedua calon.

Proses ini dipercepat dari batas maksimal 60 hari (hingga awal Januari 2027) demi menjaga stabilitas pemerintahan.

Presiden Kumpulkan Ketua Umum Parpol Koalisi

Sehari setelah pengunduran diri Gibran, Presiden Prabowo Subianto memanggil para ketua umum partai politik koalisi ke Istana Bogor (dan dilanjutkan di kediaman Hambalang).

Pertemuan itu membahas mekanisme pengisian jabatan sekaligus membuka ruang konsultasi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden memberi waktu satu minggu kepada setiap partai untuk mendiskusikan secara internal nama-nama yang dinilai layak.

Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden. Beberapa partai, termasuk Partai Demokrat, secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

Nama-Nama yang Beredar

Sejumlah nama muncul di ruang publik dari berbagai sumber, antara lain:

  • Dari Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
  • Dari Golkar: Bahlil Lahadalia.
  • Dari PDIP: Puan Maharani dan Pramono Anung.
  • Nama lain yang disebut: Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Yusril Ihza Mahendra, serta beberapa tokoh nonpartai.

Namun, hingga saat ini belum ada usulan resmi. Semua pihak menekankan bahwa usulan final adalah hak prerogatif Presiden sesuai konstitusi.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya

  1. Presiden menyerahkan dua nama beserta dokumen persyaratan ke pimpinan MPR (paling lambat sekitar pertengahan November, menyesuaikan jadwal 2 Desember).
  2. Tim verifikasi MPR memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas.
  3. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan di sidang paripurna.
  4. MPR memilih satu nama melalui voting.
  5. Calon terpilih dilantik pada hari yang sama (2 Desember 2026).

Jika terjadi hasil imbang, pemilihan diulang sekali. Jika tetap seri, Presiden berwenang menentukan salah satu calon.

Proses ini merupakan ujian kedewasaan politik Indonesia. Konstitusi telah menyediakan jalur yang jelas dan terbatas.

Publik kini menunggu dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto dua nama yang akan menentukan siapa yang mendampingi beliau hingga akhir masa jabatan 2024–2029.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *