Jakarta, intuisi.net- Di momentum sakral Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad tegas untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional kepada jiwa dan semangat Pancasila bukan sekadar pertumbuhan angka, melainkan kemakmuran yang adil, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam amanatnya di Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Presiden Prabowo menyatakan bahwa ekonomi berlandaskan Pancasila adalah ekonomi yang ber-Tuhan, berperikemanusiaan, dan mempersatukan bangsa.
“Kekayaan alam Indonesia bukan komoditas semata. Ia adalah Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, anak cucu, dan generasi mendatang,” tegas Presiden.
Presiden menekankan bahwa selama ini terlalu banyak kekayaan bangsa yang mengalir keluar negeri, sementara rakyat di dalam negeri masih kesulitan.
Harga sumber daya alam ditentukan pihak asing, keuntungan dibawa lari, dan hanya segelintir orang yang menikmati.
“Itu sudah terlalu lama. Sekarang waktunya kita ubah,” ujarnya tegas.
Ekonomi Pancasila untuk yang Paling Lemah
Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa ekonomi Pancasila bukan hanya soal pertumbuhan PDB, tapi soal manfaat nyata yang dirasakan rakyat:
- Anak-anak miskin harus mendapat gizi yang cukup
- Petani harus mendapat pupuk tepat waktu dengan harga terjangkau
- Nelayan harus mendapat akses pasar yang adil dan diberdayakan
- Pekerja harus mendapat penghidupan dan perlindungan yang layak
“Kita tidak boleh biarkan saudara-saudara kita yang paling lemah terus tertinggal,” katanya.
Langkah Nyata Kedaulatan Ekonomi
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah akan terus memperkuat:
- Satu pintu ekspor sumber daya alam
- Hilirisasi industri skala besar
- Pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih ketat
Tujuannya satu: Kekayaan Indonesia harus berputar di dalam negeri dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
“Ekonomi kita harus mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan segelintir orang atau kepentingan asing,” pungkas Presiden Prabowo.
