Jakarta, intuisi.net- Di tengah spekulasi politik yang mulai menggeliat setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, Partai Demokrat mengambil langkah yang tegas dan konstitusional.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan secara terbuka bahwa partainya tidak akan mengajukan satu pun nama untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia didampingi sejumlah pengurus DPP.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” tegas AHY.
Dasar Konstitusional yang Jelas
AHY menjelaskan bahwa sikap tersebut didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal itu mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujarnya.
Dengan pernyataan ini, Demokrat secara resmi menjadi partai pertama yang secara terbuka menyatakan tidak akan mengusulkan nama kader maupun tokoh lain.
Sikap ini diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui video call pagi harinya saat SBY dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Jangan Biarkan Spekulasi Mendahului Konstitusi
AHY juga menyampaikan pesan yang lebih luas kepada publik. Ia meminta seluruh elemen masyarakat menjaga ketenangan dan memberikan ruang agar proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” kata AHY.
Menurutnya, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan tidak boleh terganggu oleh hiruk-pikuk spekulasi politik.
Konteks Pengunduran Diri Gibran
Sehari sebelumnya, Kamis (12/11/2026), Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaga tersebut memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.
Dengan pernyataan Demokrat hari ini, peta politik terkait pengisian posisi wakil presiden semakin jelas: kewenangan utama ada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sementara partai-partai lain masih menunggu sikap resmi masing-masing.
Langkah Demokrat ini dinilai banyak pengamat sebagai sikap yang dewasa dan menghormati mekanisme konstitusi, sekaligus menutup ruang spekulasi yang berpotensi memecah konsentrasi pemerintahan.
