Jakarta, intuisi.net- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap hukum ditentukan oleh integritas dan keteladanan aparat penegak hukum.
Menurutnya, aparat bukan hanya pelaksana aturan, melainkan cermin moral bangsa yang harus bersih dan terpuji.
“Aparat penegak hukum harus lebih dulu memberi teladan kepada masyarakat dalam mematuhi dan menaati norma-norma hukum.
Keteladanan aparat menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan,” tegas Yusril Ihza Mahendra saat ditemui awak media di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (19/7/2026).
Yusril mengingatkan, aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang diberi kewenangan besar oleh negara. Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi.
Jika justru menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan hukum, maka wibawa penegakan hukum akan runtuh dan masyarakat pun kehilangan kepercayaan.
“Kalau aparat penegak hukum bobrok, jangan berharap masyarakat patuh terhadap kaidah-kaidah hukum. Keteladanan aparat menjadi syarat utama terciptanya kepatuhan hukum dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Hukum Harus Berakar pada Etika dan Moralitas
Lebih lanjut, Yusril menekankan bahwa pembangunan hukum nasional tidak boleh terlepas dari landasan etika dan moralitas.
Ia menyebut hubungan erat antara norma hukum, norma etik, dan ajaran agama sebagai pilar penting dalam filsafat hukum Indonesia.
“Hukum kita bangun, tetapi hukum itu harus dilandaskan kepada etika dan moralitas. Bagaimana kaitan norma hukum dengan norma etik, dan norma etik dengan ajaran agama, itu sangat penting,” ujarnya.
Sebagai bangsa yang religius, kata Yusril, Indonesia harus menjadikan penguatan etika publik sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membebaskan masyarakat dari belenggu kejahatan, korupsi, penindasan, dan ketidakadilan.
“Mari kita bebaskan rakyat ini dari segala kejahatan, penindasan, ketidakadilan, korupsi, dan kesewenang-wenangan dengan membangun etika bangsa yang dilandaskan pada ajaran agama-agama. Operasionalnya harus melalui pendidikan,” ajak Yusril.
Pernyataan Yusril Ihza Mahendra ini datang di tengah harapan masyarakat akan penegakan hukum yang bersih, adil, dan berintegritas tinggi.
Bagi banyak pihak, pesannya bukan hanya pengingat, melainkan panggilan moral bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menjadi teladan yang sesungguhnya.
