Batam, intuisi.netย Imigrasi Kepri melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, untuk monitoring dan evaluasi Program Kelurahan/Desa Binaan Imigrasi, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan yang dipimpin oleh Sutarmi Syafri bersama enam orang tim dari Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau ini berlangsung di RW 001 RT 001 dan RT 002 Kelurahan Tembesi.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.
Tim melakukan peninjauan langsung sekaligus berdialog dengan pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat guna meningkatkan kesadaran hukum di bidang keimigrasian.
Mewakili Lurah Tembesi M. Dayatul Tarmizi, S.STP., kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan Tembesi, Kismardi, S.IP.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kelurahan Tembesi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan pembinaan yang konsisten dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
โKami sangat berterima kasih atas dukungan dan pembinaan yang diberikan. Hal ini sangat membantu kami dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan aturan keimigrasian,โ ujar perwakilan kelurahan.
Selain monitoring, tim juga menyampaikan sosialisasi mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Masyarakat diajak untuk lebih waspada terhadap berbagai modus perdagangan orang dan segera melaporkan setiap indikasi mencurigakan kepada pihak berwenang.
Pada kesempatan yang sama, tim memperkenalkan layanan unggulan Eazy Passport, yakni layanan jemput bola Direktorat Jenderal Imigrasi.
Melalui layanan ini, petugas dapat datang langsung ke kantor, sekolah, komunitas, maupun lingkungan perumahan untuk melayani pengurusan paspor secara kolektif.
Diharapkan melalui kegiatan ini, sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kelurahan Tembesi dan Kecamatan Sagulung semakin kuat.
Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang keimigrasian, mencegah tindak pidana perdagangan orang, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas.
