Jakarta, intuisi.net- Menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah sudah memasuki tahap akhir.
Dengan progres mencapai 78,75 persen, sekolah-sekolah ini ditargetkan siap beroperasi penuh mulai Juli 2026, memberikan harapan baru bagi puluhan ribu anak Indonesia dari keluarga miskin dan rentan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya soal gedung megah, melainkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar masa transisi berjalan mulus.
“Sebagian siswa masih berada di sekolah rintisan, sementara yang lain sudah bisa pindah ke gedung permanen.
Ini membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang sangat baik agar anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman dan tanpa hambatan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Menurut data Kemensos, dari 93 lokasi sekolah permanen, 69 unit sudah sepenuhnya selesai dibangun, sementara 24 lokasi lainnya sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Total, pada tahun ajaran 2026/2027 pemerintah menargetkan 178 Sekolah Rakyat aktif di seluruh Indonesia, terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan yang berjalan sejak 2025, serta 8 sekolah rintisan baru tahun ini.
Antusiasme Masyarakat Melampaui Target
Antusiasme masyarakat jauh melampaui ekspektasi. Hingga saat ini, 48.975 calon siswa telah mendaftar, melampaui target awal sebanyak 32.640 siswa.
Mayoritas berasal dari keluarga rentan, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan kelompok desil terbawah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menyampaikan bahwa dampak program ini sudah terlihat nyata pada anak-anak yang mengikuti Sekolah Rakyat.
“Bukan hanya capaian akademik yang kami lihat. Anak-anak ini sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan besar terhadap masa depan mereka. Itulah yang membuat kami semakin semangat,” ujarnya.
Kolaborasi Pusat-Daerah Jadi Kunci
Gus Ipul menegaskan bahwa gedung yang selesai dibangun saja tidak cukup. Kesiapan sistem pendukung menjadi penentu keberhasilan, mulai dari pemindahan siswa, penerimaan siswa baru, hingga penyediaan tenaga pendidik.
“Kami meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam penetapan siswa, pembentukan tim transisi, penyediaan guru, dan sosialisasi ke masyarakat.
Di tahap awal, mungkin masih ada kekurangan tenaga kependidikan, maka bantuan guru sementara dari daerah sangat kami harapkan,” tambahnya.
Respons daerah pun sangat positif. Kabupaten Boalemo, misalnya, melalui Syafrudin Kadir Lamusu, menyatakan akan mempercepat pembangunan fisik dan memperluas sosialisasi untuk menjaring lebih banyak siswa yang memenuhi kriteria.
Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mempercepat proses transisi melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) transisi.
Pemerintah telah menyusun tujuh langkah percepatan yang sudah terjadwal ketat menuju pembukaan sekolah pada 14 Juli 2026, meliputi penetapan peserta didik, sosialisasi massif, hingga mobilisasi guru dan siswa.
Lebih dari Sekadar Sekolah
Program Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan formal.
Kemensos juga menyiapkan dukungan komprehensif berupa layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan sosial, serta jaminan keamanan lingkungan sekolah agar anak-anak dapat belajar dengan tenang dan optimal.
Melalui inisiatif ini, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang setara, sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan lebih cerah.
“Setiap anak berhak bermimpi besar. Sekolah Rakyat hadir untuk mewujudkan mimpi itu,” pungkas Gus Ipul.
Baca Juga:
- Siaran Pers: Kemenpar Fokus Perkuat Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan pada 2027
- Kementerian Sosial Republik Indonesia → https://kemensos.go.id/
