Gubernur Kepri dan Seluruh Kepala OPD Ikuti Rakor Bersama KPK RI

Ansar Minta KPK Jadi “Kompas” Perbaikan Tata Kelola Pemprov Kepri

KPK
Rakor Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan KPK RI di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (13/11/2026). (Enji/DISKOMINFO KEPRI)

Tanjungpinang, intuisi.net– Komitmen memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama jajarannya mengikuti Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (13/11/2026).

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.2 KPK RI ini menjadi bagian dari upaya sistematis mencegah korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menekankan bahwa seluruh capaian pembangunan hanya akan berkelanjutan jika dilandasi integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, integritas adalah fondasi utama dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujarnya.

Ansar menuturkan, Pemprov Kepri terus mengakselerasi pembangunan merata di seluruh wilayah.

Agenda strategis yang berjalan meliputi proyek lintas tahun anggaran, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di rumah sakit daerah, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, pengembangan pariwisata, penanganan kawasan perbatasan, hingga penyaluran hibah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial kepada masyarakat.

Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, KPK RI, dan seluruh pemangku kepentingan telah menghasilkan sejumlah capaian positif.

Pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III 2026 mencapai 7,5 persen, menempatkan Provinsi Kepri di posisi pertama se-Sumatera dan ketiga secara nasional.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2025 tercatat 80,53 poin, juga menduduki peringkat pertama di Sumatera dan ketiga nasional.

Meski demikian, Gubernur menegaskan capaian tersebut harus diiringi penguatan integritas dan pengawasan.

Ia meminta arahan, evaluasi mendalam, serta bimbingan lebih lanjut dari Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.

Masukan KPK, kata Ansar, sangat dibutuhkan sebagai kompas perbaikan, terutama dalam menyusun rencana aksi penyelamatan keuangan negara yang tepat sasaran dan efektif.

“Kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir, saya instruksikan agar mengikuti kegiatan ini secara saksama dari awal hingga akhir.

Jadikan setiap catatan evaluasi dan kajian sebagai prioritas perbaikan tata kelola di lingkungan kerja masing-masing demi mewujudkan birokrasi Kepulauan Riau yang berintegritas tinggi dan melayani masyarakat sepenuh hati,” tegasnya.

Kasatgas Korsupgah I.2 KPK RI Uding Juharudin menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi dan supervisi KPK merupakan bentuk pendampingan kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik dan bebas dari praktik korupsi.

KPK tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola secara sistemik agar celah-celah yang berpotensi menimbulkan korupsi dapat diminimalkan.

“Kami selalu menyampaikan bahwa dalam rangka koordinasi dan supervisi, kami hadir sebagai pendamping Bapak dan Ibu di daerah. Program-program yang kami bawa bertujuan mendorong perbaikan tata kelola secara sistemik, sehingga celah-celah korupsi dapat dieliminasi,” jelas Uding.

Tim KPK juga menyampaikan apresiasi atas kondisi tata kelola di Provinsi Kepulauan Riau.

Selama lima hari kunjungan kerja, mereka telah meninjau Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan sebelum melaksanakan rakor di Tanjungpinang.

Dari hasil kunjungan tersebut, terlihat sejumlah infrastruktur daerah yang terawat dengan baik, termasuk kondisi jalan di kedua kabupaten, meski anggaran daerah mengalami penurunan.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh jajaran Pemprov Kepri untuk terus memperkuat integritas dan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *