intuisi.net – Hembusan angin kencang dari Istana merambah lantai bursa. Sehari setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara harus menikmati minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP), saham-saham emiten tambang berguguran di Bursa Efek Indonesia.
Pada perdagangan Senin (16/11/2026), sejumlah saham batu bara, mineral, dan logam tertekan signifikan.
Data BRI Danareksa Sekuritas mencatat PT PAM Mineral Tbk (NICL) anjlok hingga 6,98 persen, diikuti PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) 5,17–6,9 persen.
PT Harum Energy Tbk (HRUM) 5,56–6,2 persen, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) sekitar 5,24–6,3 persen, serta PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) yang juga masuk zona merah. Sektor energi secara keseluruhan melemah hampir 3 persen.
Pernyataan Presiden disampaikan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan bahwa investor tetap diperbolehkan menanam modal, tetapi setelah investasi kembali, keuntungan mayoritas harus menjadi milik bangsa Indonesia. Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Instruksi tersebut juga mencakup pengawasan ekspor melalui satu pintu agar volume yang dilaporkan sesuai kenyataan di lapangan. “Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujar Presiden.
Syarat Ketat RKAB: Reklamasi, Piutang, dan Kepatuhan Jadi Pintu Gerbang
Pemerintah tidak hanya berbicara soal pembagian hasil. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kini jauh lebih ketat dan berlaku tahunan.
Perusahaan yang masih memiliki piutang negara atau belum menyelesaikan kewajiban reklamasi pascatambang tidak dapat mengajukan atau mendapat persetujuan RKAB.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali menegaskan bahwa jaminan reklamasi menjadi syarat wajib.
“Kalau mereka pergi, berarti ada uang reklamasinya yang bisa dipakai… pengelolaan tambang ini nggak bisa hanya untuk generasi kita,” katanya.
Integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak juga mulai diterapkan agar kepatuhan perpajakan menjadi bagian dari evaluasi.
Tindakan Tegas terhadap Pelanggar: Dari Denda Triliunan hingga Penguasaan Kembali Lahan
Langkah tegas sudah berjalan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Sejak dibentuk Februari 2025, satgas ini telah menyelamatkan aset negara senilai ratusan triliun rupiah dan menguasai kembali ratusan ribu hektare kawasan hutan.
Beberapa contoh nyata:
- Operasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) menertibkan tambang emas ilegal yang merusak 119,32 hektare kawasan.
- Di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Satgas PKH membongkar aktivitas pertambangan tanpa izin, mengamankan lima orang dan menyita enam unit ekskavator.
- Satgas Halilintar membidik denda administratif sekitar Rp29,2 triliun dari 22 perusahaan yang beroperasi tanpa izin di kawasan hutan.
- Potensi denda dari pelanggaran bukaan lahan tambang nikel dan perkebunan sawit sempat diumumkan mencapai ratusan triliun rupiah.
- IUP PT Kristalin Ekalestari di Papua Tengah dicabut karena melakukan penambangan di luar wilayah izin; proses pengalihan ke PT Aneka Tambang Tbk sedang berjalan.
Presiden berulang kali memerintahkan penindakan tanpa pandang bulu. Dalam satu kesempatan ia menyebut pelaku yang terus beroperasi meski izin sudah dicabut sebagai “dablek” dan memerintahkan Jaksa Agung untuk mempidanakan jika tidak kooperatif.
Antara Kedaulatan dan Kepastian Investasi
Reaksi pasar menunjukkan kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian mekanisme perhitungan 70 persen-apakah melalui royalti lebih tinggi, gross-split, atau pengambilalihan saham.
Namun, pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini bukan penutupan pintu investasi, melainkan penegakan kedaulatan atas sumber daya alam.
Dengan kombinasi pembagian hasil yang lebih berpihak kepada negara, persyaratan RKAB yang semakin ketat, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran, era baru tata kelola pertambangan Indonesia sedang digariskan.
Saham mungkin berguguran hari ini, tetapi harapan akan manfaat yang lebih besar bagi rakyat menjadi taruhan jangka panjang yang sedang diuji.












