Tanjungpinang, intuisi.net- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menggeber kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan program prioritas nasional ini harus segera terealisasi dengan memperhatikan karakteristik khusus wilayah kepulauan, terutama daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.
Hal itu disampaikan Nyanyang dalam Rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026–2027 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (5/10/2026).
Menurut Wagub, sejumlah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah memasuki tahapan pelaksanaan.
Sementara beberapa lokasi lainnya masih memerlukan penyelesaian persyaratan administratif, mulai dari dokumen lahan, kajian lingkungan, hingga proses land clearing.
“Saya meminta perangkat daerah terkait bersama balai dan satuan kerja untuk terus memantau kesiapan lokasi agar program tersebut dapat diusulkan dan direalisasikan sesuai ketentuan,” tegas Nyanyang.
Ia menekankan pentingnya langkah tersebut karena kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah kepulauan memiliki karakter berbeda.
Akses dan kondisi geografis yang khas menuntut pendekatan khusus agar program benar-benar menjangkau anak-anak di daerah pesisir dan pulau terpencil.
Rapat yang digelar tersebut dihadiri perwakilan sejumlah balai dan satuan kerja kementerian yang menangani pembangunan jalan, sumber daya air, bangunan dan kawasan, prasarana strategis, serta penyediaan perumahan.
Turut hadir Kepala OPD terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dari himpunan berbagai sumber, Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan tujuh Sekolah Rakyat yang tersebar di enam kabupaten/kota, yakni Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Karimun, Natuna, dan Anambas.
Kota Batam memiliki skema tersendiri. Tiga lokasi prioritas, Tanjungpinang, Natuna, dan Anambas menjadi fokus utama agar pembangunan fisik dapat segera berjalan dan sekolah siap menerima siswa pada tahun ajaran 2027.
Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep boarding school (sekolah berasrama) lengkap.
Fasilitas yang disiapkan tidak hanya ruang belajar dan asrama, tetapi juga laboratorium, rumah guru, tempat ibadah, lapangan sepak bola berstandar semi-internasional, kolam renang, lapangan bulu tangkis, serta berbagai sarana pengembangan karakter dan olahraga lainnya.
Anggaran pembangunan ditanggung penuh melalui APBN dengan nilai sekitar Rp250 miliar per unit.
Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Di tingkat nasional, Sekolah Rakyat telah beroperasi di ratusan titik dan terus diperluas hingga target 500 sekolah pada 2029.
Nyanyang menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus terus diperkuat.
“Kita harus bergerak cepat. Jangan sampai tertinggal dari daerah lain. Lahan dan dokumen pendukung harus segera diselesaikan agar proses lelang dan pembangunan fisik berjalan sesuai jadwal,” ujarnya dalam berbagai kesempatan sebelumnya.
Dengan pantauan intensif dan koordinasi lintas sektor yang terus ditingkatkan, Pemprov Kepri optimistis program Sekolah Rakyat dapat segera hadir di seluruh wilayah, memberikan harapan baru bagi generasi muda kepulauan untuk mengenyam pendidikan bermutu di lingkungan yang nyaman dan lengkap.
