Medan, intuisi.net – Aksi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution yang terekam sedang menghentikan sebuah truk berplat nomor BL (Aceh) di Kabupaten Langkat, Sumut, pada Sabtu (27/9/2025), kini menjadi sorotan nasional. Video berdurasi singkat itu, yang pertama kali viral di media sosial, menampilkan Bobby bersama rombongan pejabatnya mendekati sopir truk cokelat tersebut di Jalan Lintas Provinsi Langkat, wilayah perbatasan Sumut-Aceh. Insiden ini memicu gelombang kontroversi, dengan tudingan diskriminasi wilayah hingga ancaman gesekan antarprovinsi, meski Pemprov Sumut buru-buru minta maaf dan klarifikasi.
Kronologi Insiden yang Memanas
Dalam rekaman video yang diunggah akun Medancyber_official di Instagram, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, terlihat memimpin pemberhentian truk tersebut. Tak lama kemudian, Bobby Nasution mendekat dan berbincang langsung dengan sopir. Dari dialog yang terdengar, Bobby menekankan agar pelat BL diganti menjadi BK (Sumut) atau BB, dengan alasan utama: pendapatan pajak kendaraan yang dihasilkan dari operasional di Sumut harus masuk ke kas daerah setempat, bukan ke Aceh
Bobby sendiri, dalam penjelasannya pada Senin (29/9/2025), menyebut aksi itu hanyalah “sosialisasi” jelang penerapan aturan baru pada Januari 2026. “Kami hanya mendata dan mengajak pemilik kendaraan yang beroperasi di Sumut untuk berganti plat, agar pajaknya berkontribusi untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum di sini,” ujar Bobby di Jakarta. Namun, penjelasan ini tak sepenuhnya meredam api kontroversi.
Dari Kecaman Politik hingga Kecurigaan Motif Politik
Kontroversi meledak seketika setelah video menyebar. Warga Aceh dan netizen ramai-ramai mengecam aksi Bobby sebagai bentuk “razia diskriminatif” yang bisa memicu ketegangan antarwarga Sumut-Aceh, dua provinsi yang secara historis memiliki ikatan budaya kuat sebagai bagian dari rumpun Melayu. Banyak yang menyoroti bahwa jalan lintas provinsi dibangun dari APBN dan APBD bersama, sehingga “pungli plat nomor” seperti ini terasa tidak adil dan berpotensi merusak harmoni masyarakat lintas batas.
Kritik Tajam dari Tokoh Aceh:
Nasir Djamil (Anggota DPR RI Dapil Aceh): Mengecam keras, menyebut aksi Bobby “memperkeruh keharmonisan” dan mengingatkan bahwa infrastruktur jalan dibiayai uang rakyat secara nasional, bukan milik satu provinsi. “Ini bukan soal pajak, tapi soal sikap pejabat yang seolah melarang saudara dari Aceh berlalu lintas,” tegasnya.
Sudirman Haji Uma (Anggota DPD RI asal Aceh): Memberi sorotan tajam, menyebut kebijakan ini “memicu gesekan daerah” dan menuntut dialog bilateral antara gubernur kedua provinsi.
Muzakir Manaf (Gubernur Aceh, atau Mualem): Responsnya lebih diplomatis, dengan nasihat bijak: “Sabar, biar orang lain berkicau, kita wanti-wanti saja.” Meski begitu, pernyataannya dianggap sebagai sindiran halus terhadap “gebrakan” Bobby yang terlalu impulsif.
Anggota DPRD Aceh: Beberapa anggota menilai kebijakan ini “memperkeruh hubungan” dan meminta Pemprov Sumut fokus pada isu internal seperti pungli dan keamanan jalan, bukan “berburu plat nomor”.
PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa dan Pelajar Aceh di Sumut) bahkan menyerukan “aktivitas Aceh di Sumut harus stop” sebagai bentuk protes simbolis, meski ini lebih terdengar sebagai ekspresi kekecewaan daripada ancaman nyata.
Meski tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut melalui pajak kendaraan—yang saat ini “bocor” ke Aceh karena operasional truk di Sumut tapi plat BL—banyak pihak mempertanyakan pendekatan Bobby. Aturan berganti plat memang sah secara hukum (berdasarkan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas), tapi razia langsung oleh gubernur di pinggir jalan dianggap “terlalu teatrikal” dan berpotensi menimbulkan trauma bagi sopir truk yang mayoritas warga biasa.
Kritikus seperti aktivis NGO Hwan (Ngohwan) menyarankan: “Jangan razia plat Aceh, fokus berantas begal dan pungli di Sumut dulu!”
Respons Pemprov Sumut: Maaf dan Janji Komunikasi Lebih Baik
Merasa terpojok, Pemprov Sumut melalui Sekda Erwin periode Selasa (30/9/2025) mengeluarkan pernyataan resmi. “Kami minta maaf atas kesalahpahaman ini. Semua kendaraan boleh melintas bebas; kami hanya mengajak pemilik yang berdomisili di Sumut untuk berganti plat demi PAD. Tidak ada niat melarang,” tegas Erwin.
Mereka berkomitmen memperbaiki komunikasi publik dan terbuka terhadap masukan, sambil menjanjikan sosialisasi yang lebih humanis mulai sekarang.Bobby sendiri tampak tak gentar dengan hujatan. “Saya dihujat tak apa-apa, asal manfaat untuk rakyat Sumut,” katanya singkat.
Namun, insiden ini mengingatkan betapa sensitifnya isu batas wilayah di Indonesia, di mana satu video bisa memicu badai politik.
Apakah ini akhir dari polemik, atau awal dari dialog lebih dalam antara Sumut dan Aceh? Hingga kini, warga kedua provinsi menanti tindak lanjut nyata. Yang pasti, aksi Bobby ini telah menjadi pelajaran berharga: gebrakan pemimpin harus diimbangi dengan kepekaan budaya.
