Kepri, intuisi.net – Komisi II DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (29/9/2025) untuk mengawasi pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan. Kunjungan ini menegaskan peran strategis Kepri sebagai beranda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura.
Rombongan Komisi II DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf dan didampingi Wakil Ketua Aria Bima, disambut hangat oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang. Turut hadir anggota DPR RI lainnya, yaitu Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Agustina Mangande, Ahmad Wazir Noviadi, Ujang Bey, Indrajaya, Ali Ahmad, Wahyudin Noor Alu, dan Rusda Mahmud, serta Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Kepri: Garda Terdepan NKRI
Dede Yusuf menegaskan pentingnya posisi Kepri sebagai wilayah strategis yang perlu pengawasan ketat. “Kepri adalah pintu gerbang NKRI. Kita harus mengawal isu perdagangan ilegal, human trafficking, dan peredaran narkoba. Sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), Kepri juga harus didorong agar investasi terus mengalir untuk menggerakkan roda ekonomi,” ujarnya.
Selain isu keamanan, Dede Yusuf memuji capaian kinerja sektor pertanahan di Kepri. Berdasarkan data, PNBP sektor pertanahan periode 2022–2025 telah mencapai 86% atau Rp31,926 miliar. Capaian kinerja tujuh layanan prioritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh kabupaten/kota Kepri bahkan mencatatkan angka impresif sebesar 95,97%. “Ini menunjukkan pengelolaan yang baik, tapi masih ada ruang untuk optimalisasi,” tambahnya.
PLBN Serasan: Simbol Kedaulatan dan Pembangunan
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang Haris Pratamura memaparkan kondisi geografis Kepri yang unik, dengan 2.028 pulau, 22 di antaranya merupakan pulau terdepan. Saat ini, hanya satu PLBN berdiri di Kepri, yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna. “PLBN bukan hanya simbol kedaulatan, tetapi juga motor penggerak pembangunan di wilayah terluar. Kami berharap dukungan pusat untuk mempercepat pembangunan PLBN lainnya,” ungkap Nyanyang.
Ia juga menyoroti potensi ekonomi Kepri sebagai kawasan FTZ. “Kami berharap dukungan Komisi II DPR untuk mempercepat penetapan Keppres FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun. Ini akan menjadi daya ungkit besar bagi perekonomian daerah,” tambahnya.Apresiasi dan Harapan untuk KepriKunjungan Komisi II DPR RI ini mendapat apresiasi tinggi dari Pemprov Kepri. Nyanyang menyebut kunjungan ini sebagai dorongan besar untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan. “Kami optimistis, dengan dukungan DPR dan pemerintah pusat, Kepri bisa menjadi lokomotif ekonomi nasional di perbatasan,” tuturnya.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola potensi Kepri, baik dari sisi keamanan, investasi, maupun pembangunan infrastruktur. Dengan posisinya yang strategis, Kepri diharapkan terus menjadi mercusuar kedaulatan dan kemajuan ekonomi Indonesia di kawasan perbatasan.
Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kepri menegaskan komitmen untuk menjaga kedaulatan dan memajukan ekonomi di wilayah terdepan. Dengan pengawasan ketat terhadap PLBN dan dorongan untuk pengembangan FTZ, Kepri siap menjadi pusat pertumbuhan baru yang berkontribusi besar bagi Indonesia.
