Tanjungpinang, intuisi.net – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah strategis yang terletak di jalur perdagangan internasional, terus menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan karakteristik kepulauan yang terdiri dari 5 kabupaten (Bintan, Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga) dan 2 kota (Batam dan Tanjungpinang), Kepri memiliki potensi besar di sektor maritim, pariwisata, dan perdagangan. Rilis ini menyajikan analisis mendalam tentang pendapatan daerah Kepri hingga Juli 2025, berdasarkan data resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, Badan Pusat Statistik (BPS), dan laporan keuangan daerah, serta sumber terpercaya lainnya.
Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan RiauPendapatan daerah Kepri bersumber dari tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Transfer dari pemerintah pusat), dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Hingga Juli 2025, realisasi pendapatan daerah Kepri menunjukkan kinerja yang kuat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5,04% (yoy) pada Triwulan II-2023, melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,03%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri pada Triwulan II-2023 mencapai Rp81,50 triliun (atas dasar harga berlaku/ADHB) dan Rp49,16 triliun (atas dasar harga konstan/ADHK).
Pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), menjadi tulang punggung PAD. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung dari 1 Juli hingga 15 November 2025, yang diadakan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-79, memberikan keringanan signifikan, termasuk potongan pokok pajak hingga 100% untuk tunggakan sebelum 2019 dan penghapusan denda administratif. Program ini telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendongkrak pendapatan daerah. Bapenda Kepri mencatat bahwa pelayanan pajak tersedia di seluruh cabang Samsat, termasuk Samsat Keliling, Samsat Pulau, aplikasi Signal, e-Samsat, dan kanal pembayaran digital seperti QRIS.
Selain itu, sektor perdagangan dan maritim turut mendukung pendapatan daerah. Ekspor Kepri periode Januari–Mei 2025 meningkat sebesar 34,75%, dengan nilai ekspor kelapa dan turunannya melonjak 28%. Kota Batam menjadi penyumbang utama ekspor, didukung oleh statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ).Kontribusi Pendapatan Kabupaten dan KotaBerikut adalah analisis pendapatan daerah masing-masing kabupaten dan kota di Kepri hingga Juli 2025, berdasarkan data terkini dan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF):Kota Batam
Batam adalah kontributor terbesar PAD di Kepri, berkat posisinya sebagai pusat industri, perdagangan, dan pariwisata. Realisasi PAD Batam pada Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh pajak hotel, restoran, hiburan, serta retribusi pelabuhan dan FTZ. Berdasarkan IKF, Batam berada pada klaster “Menuju Kemandirian,” dengan investasi asing (PMA) yang meningkat 48,5% pada 2022 (USD 746,85 juta). Hingga Juli 2025, Batam juga mencatatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) tertinggi di Kepri, sebesar Rp458,85 miliar.
Kota Tanjungpinang
Sebagai ibu kota provinsi, Tanjungpinang menyumbang PAD melalui pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang masa jatuh temponya diperpanjang hingga 31 Oktober 2024 untuk meningkatkan penerimaan. Meskipun memiliki daratan terkecil di Kepri, Tanjungpinang menunjukkan kinerja fiskal yang stabil, dengan fokus pada sektor jasa dan pariwisata budaya.
Kabupaten Bintan
Bintan mengandalkan sektor pariwisata dan perdagangan, dengan kawasan wisata seperti Lagoi menjadi penyumbang utama PAD. Investasi di Bintan, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terus meningkat, mendukung pendapatan daerah melalui retribusi dan pajak sektor pariwisata. Bintan berada pada klaster IKF “Menuju Kemandirian.”
Kabupaten Karimun
Karimun mencatatkan pendapatan yang signifikan dari retribusi menara telekomunikasi dan pajak daerah. Meskipun sempat berada pada kategori “Belum Mandiri” pada 2020 (IKF 0,24), Karimun menunjukkan perbaikan fiskal hingga 2025, didukung oleh aktivitas pelabuhan dan perdagangan.
Kabupaten Natuna
Natuna memiliki potensi besar di sektor migas dan perikanan, dengan potensi perikanan tangkap mencapai 1,1 juta ton per tahun. Realisasi APBD Perubahan Natuna 2023 mencapai Rp1,097 triliun, dan hingga Juli 2025, pendapatan daerah didukung oleh rencana pembentukan BUMD Migas untuk mengelola Participating Interest (PI) dari eksplorasi migas.
Kabupaten Kepulauan Anambas
APBD Anambas 2025 diprediksi menurun menjadi Rp895 miliar dari Rp986 miliar pada 2024. Pendapatan daerah Anambas bergantung pada Dana Perimbangan dan sektor perikanan, dengan tantangan utama berupa keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Kabupaten Lingga
Lingga, dengan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata, mencatatkan penyaluran KUR dan UMi terendah di Kepri (Rp32,85 miliar hingga Juli 2023). Pendapatan daerah Lingga masih bergantung pada Dana Perimbangan, dengan PAD yang relatif kecil karena keterbatasan aktivitas ekonomi.
Tantangan dan Strategi Ke DepanMeskipun menunjukkan pertumbuhan positif, Kepri menghadapi beberapa tantangan, termasuk:Keterbatasan Infrastruktur: Wilayah kepulauan menyulitkan pemerataan pembangunan dan pengelolaan pendapatan, terutama di Natuna, Anambas, dan Lingga.
Ketergantungan Dana Perimbangan: PAD masih berkontribusi kecil dibandingkan Dana Transfer, menunjukkan perlunya inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal.
Potensi Penyalahgunaan Dana Desa: Hingga Agustus 2023, penyaluran Dana Desa mencapai Rp163,56 miliar (75,10% dari pagu), namun risiko penyalahgunaan tetap ada.
Strategi ke depan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kepri meliputi:Optimalisasi Pajak Digital: Meningkatkan akses pembayaran pajak melalui aplikasi Signal, e-Samsat, dan QRIS untuk memperluas kepatuhan wajib pajak.
Pengembangan KEK: Mendorong investasi di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk meningkatkan PAD.
Pemberdayaan Sektor Maritim: Eksplorasi lapangan gas D-Alpha di Natuna dan pengembangan BUMD Migas untuk menambah pendapatan daerah.
