Jakarta, intuisi.net- Komisi III DPR RI resmi menggelar rapat pleno pengesahan tingkat satu Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026).
Agenda ini menjadi tonggak penting setelah Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyelesaikan seluruh pembahasan substansi serta penyelarasan redaksional.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan rapat pleno dimulai pukul 13.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, delapan fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap rancangan undang-undang yang telah disempurnakan.
“Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Habiburokhman di Jakarta.
Pengambilan keputusan tingkat satu ini merupakan tahap krusial sebelum RUU dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan pengesahan menjadi undang-undang.
Proses ini menandai selesainya pembahasan di tingkat komisi setelah perjalanan panjang penyusunan regulasi yang dinilai vital bagi efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
Dalam laporan yang disampaikan anggota Panitia Kerja Soedeson Tandra, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi telah melakukan sejumlah penyempurnaan signifikan. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur.
Judul RUU yang sebelumnya lebih umum kini secara tegas menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, sesuai hasil pembahasan.
“Demikian laporan hasil kerja Timus dan Timsin atas RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan,” kata Soedeson.
Soedeson menambahkan, proses penyempurnaan tidak hanya menyentuh substansi, tetapi juga aspek kebahasaan dan sistematika.
Tim melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) untuk memastikan redaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Perbaikan mencakup penggunaan kalimat, frasa, kata, huruf, tanda baca, penomoran, hingga penyesuaian bagian penjelasan agar selaras dengan hasil pembahasan di tingkat Panja.
Langkah ini mencerminkan upaya Komisi III untuk menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga jelas, akurat, dan mudah dipahami.
RUU Perampasan Aset sendiri diharapkan menjadi instrumen baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya untuk memulihkan aset hasil tindak pidana secara lebih efektif, termasuk melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.
Dengan selesainya tahapan di tingkat komisi, bola legislasi kini menggelinding menuju paripurna.
Publik pun menanti kelanjutan proses ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air.












