intuisi.net- Polemik seputar jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan besar: bagaimana nasib hak pensiun dan fasilitas negara jika ia mengundurkan diri atau dimakzulkan? Jawaban utamanya terletak pada satu frasa kunci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, yaitu status “berhenti dengan hormat”.
Jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dan statusnya ditetapkan sebagai berhenti dengan hormat, ia berhak memperoleh sejumlah hak keuangan dan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hak tersebut meliputi pensiun pokok seumur hidup, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, fasilitas rumah tangga, rumah kediaman, kendaraan, serta pengamanan terbatas.
Status “Berhenti dengan Hormat” Jadi Penentu
Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978, Presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pemberhentian pada dasarnya dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Artinya:
- Pengunduran diri (atas permintaan sendiri) secara otomatis masuk kategori berhenti dengan hormat.
- Pemakzulan tidak otomatis menghilangkan hak. Hak hanya hilang jika MPR secara eksplisit menetapkan status pemberhentian sebagai “tidak dengan hormat”.
Beberapa pengamat hukum, termasuk Mahfud MD, menyatakan bahwa dalam praktiknya tidak ada perbedaan otomatis antara mundur dan dimakzulkan terkait hak fasilitas, selama statusnya tetap “dengan hormat”.
Hak yang Diperoleh Jika Berhenti dengan Hormat
Apabila status berhenti dengan hormat terpenuhi, mantan wakil presiden berhak atas:
- Pensiun pokok seumur hidup sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, yaitu Rp20.160.000 per bulan.
- Tunjangan istri/suami sebesar 10 persen dari pensiun pokok (Rp2.016.000 per bulan).
- Tunjangan anak sebesar 2 persen per anak (Rp403.200), maksimal dua anak (syarat: belum bekerja, belum menikah, dan berusia di bawah 25 tahun).
- Biaya perawatan kesehatan sepenuhnya ditanggung negara untuk mantan wakil presiden dan keluarganya, baik di dalam maupun luar negeri.
- Biaya operasional rumah tangga (air, listrik, dan telepon) setiap bulan.
- Satu unit rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
- Satu unit kendaraan roda empat milik negara lengkap dengan pengemudi.
- Pengamanan terbatas seumur hidup dari Paspampres bagi mantan wakil presiden dan pasangan (diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2013).
Seluruh pembayaran dimulai bulan berikutnya setelah pemberhentian resmi berlaku.
Jika Ditetapkan “Tidak dengan Hormat”
Apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian sebagai tidak dengan hormat, maka hak-hak di atas yang mensyaratkan status “dengan hormat” dapat gugur.
Dalam kondisi ini, mantan pejabat tidak lagi berhak atas pensiun pokok, rumah, kendaraan, dan fasilitas administratif lainnya yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
