Tragedi KM Virgo 8, Bukti Negara Gagal

Banjarmasin, intuisi.net- Kapal motor penumpang (KMP) Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 jiwa kembali menjadi korban di perairan Laut Jawa.

Kapal rute Surabaya–Banjarmasin itu hilang kontak dini hari Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 WITA setelah mengalami kemiringan ekstrem (listing) akibat cuaca buruk di sekitar perairan Masalembo, sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin.

Kapal yang dibangun tahun 1987 (sebelumnya bernama Ferry Kurushima) dan dioperasikan PT Virgo Karya Shipping ini membawa total 243 orang, terdiri atas 213 penumpang dan 30 kru, ditambah 89 unit kendaraan.

Ia berangkat dari Pelabuhan Surabaya pada Sabtu (12/9).

Menurut data terbaru hingga pukul 14.56 WITA, dari 243 orang yang berada di kapal, sebanyak 107 orang berhasil diselamatkan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Sisanya, 130 orang masih dalam pencarian.

Menhub Dudy Purwagandhi yang langsung turun ke Posko SAR Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menyatakan kapal ditemukan dalam posisi terbalik dan masih mengapung belum sepenuhnya tenggelam.

Tim SAR gabungan, dibantu kapal-kapal yang melintas (termasuk tanker Pertamina MT Mauhau, TB TCP, dan MV Haida), terus melakukan operasi pencarian yang terkendala gelombang 2–2,5 meter.

Korban yang diselamatkan diarahkan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Keluarga korban terus menunggu kabar di kedua pelabuhan tersebut.

Bukan Kejadian Pertama, Melainkan Bukti Sistemik

Tragedi ini bukan peristiwa tunggal. Hanya sebulan sebelumnya, Agustus 2026, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, KNKT, BMKG, dan Basarnas.

Dalam forum itu, anggota DPR Yasti Soepredjo Mokoagow (PDIP) secara tegas mendesak Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud untuk mundur.

Alasan: dalam periode Januari–Agustus 2026 saja, Basarnas sudah menangani 601 operasi SAR terkait kecelakaan kapal. “Harusnya Bapak ada budaya malu… tidak mampu mengelola,” ujar Yasti saat itu.

Rangkaian kecelakaan yang dibahas dalam RDP tersebut antara lain:

Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Sumenep (2 Agustus 2026), 5 meninggal.
Kebakaran KMP Putri Yasmin di lintasan Padang Bai-Lembar (12 Agustus).
Tenggelamnya KLM Nurul Salsa 01 di Kepulauan Selayar (Juli 2026).
Serta sejumlah insiden lain, termasuk kapal wisata di Labuan Bajo akhir 2025.

Menhub saat itu berjanji melakukan audit operator, memperketat ramp check, memperkuat pengawasan muatan, dan memastikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hanya dikeluarkan jika standar keselamatan terpenuhi. Namun, hanya dalam hitungan minggu, Virgo Transport 8 kembali menjadi korban.

Kapal tua berusia hampir 40 tahun, cuaca buruk yang sudah diketahui, dan pengawasan yang tampaknya masih longgar, semuanya berulang seperti pola lama.

Negara Gagal Menjaga Warganya di Laut

Indonesia adalah negara maritim. Laut adalah urat nadi ekonomi dan mobilitas rakyat. Namun, setiap kali kapal tenggelam atau terbakar, respons yang muncul hampir selalu sama: posko darurat, pernyataan duka cita, janji evaluasi, lalu menunggu kejadian berikutnya.

Keselamatan pelayaran bukan sekadar urusan dokumen laik laut atau izin berlayar.

Ia menyangkut tanggung jawab negara untuk memastikan kapal yang berlayar benar-benar aman, awak terlatih, muatan sesuai, dan informasi cuaca ditindaklanjuti secara tegas.

Ketika 601 operasi SAR dalam delapan bulan tidak cukup menjadi alarm, dan tragedi terus berulang meski sudah ada RDP di DPR, maka ini bukan lagi soal “kecelakaan”, melainkan bukti kegagalan sistemik.

Keluarga korban menunggu kabar. Rakyat menunggu pertanggungjawaban. Negara tidak boleh lagi hanya hadir setelah nyawa hilang di laut.

Semoga seluruh korban yang masih hilang segera ditemukan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Dan semoga kali ini, janji perbaikan benar-benar ditepati bukan sekadar kata-kata di podium RDP.

Update data korban hingga pukul 14.56 WITA, 13 September 2026: