Batam, intuisi.net- Wali Kota Batam Amsakar Achmad resmi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp4,86 triliun dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat Pemko Batam, serta perwakilan Lembaga Adat Melayu.
Agenda utamanya adalah penyampaian dan penjelasan Nota Keuangan beserta Ranperda tentang APBD 2027, sebagai kelanjutan kesepakatan KUA-PPAS yang dicapai 15 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, Amsakar mengapresiasi sinergi yang baik dengan DPRD.
“Atas nama Pemerintah Kota Batam, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Batam atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik,” ujarnya.
Penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, RKPD 2027, kebijakan pusat dan Provinsi Kepulauan Riau, serta sasaran RPJMD Kota Batam 2025-2029.
Anggaran ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar warga sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Lima Fokus Prioritas Pembangunan
Pemko Batam menetapkan lima fokus utama. Pertama, pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial.
Programnya mencakup subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial lansia, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (pengemudi ojek online, nelayan, petani, dan sejenisnya), subsidi sembako untuk pengendalian inflasi, serta pemberdayaan nelayan skala kecil.
Kedua, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penguatan UMKM melalui pelatihan soft skill maupun hard skill sesuai kebutuhan industri, pembinaan pelaku usaha, serta fasilitasi perizinan.
Ketiga, penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan, termasuk pembangunan drainase di kawasan rawan banjir seperti Puri Loka, Senawangi Asri, Graha Nusa, Putra Jaya, Rumah Pompa Bengkong, dan Tiban Centre.
Pengelolaan sampah juga diperkuat dengan pengadaan armroll truck, bin container, kendaraan pick up, pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R, serta pengangkutan sampah pihak ketiga di sembilan kecamatan.
Keempat, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan disiapkan bantuan bagi siswa tidak mampu di SD-SMP swasta, seragam bagi peserta didik baru, beasiswa mahasiswa (termasuk jalur undangan, prestasi, dan hinterland di tujuh PTN), pembangunan ruang kelas baru, serta peningkatan sarana prasarana.
Di kesehatan, fokus pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan fasilitas di Puskesmas serta RSUD Embung Fatimah.
Kelima, optimalisasi infrastruktur dasar dan konektivitas.
Rencana mencakup pembangunan unit sekolah baru, jembatan (termasuk Golden Prawn Bengkong), revitalisasi kantor kelurahan, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis seperti Bumi Perkemahan–Simpang Teluk Lengung, Simpang Tiban Princes–Diponegoro, Kampung Air, Lintas Kibing, hingga koridor Cikitsu–SMA 3–Hang Nadim.
Postur Anggaran: Pendapatan Rp4,74 Triliun, Belanja Rp4,86 Triliun
Pendapatan daerah direncanakan Rp4.743.801.102.200, terdiri dari PAD Rp3.021.306.691.200 (pajak daerah menjadi kontributor terbesar sekitar Rp2,43 triliun), pendapatan transfer Rp1.722.294.411.000, dan lain-lain pendapatan sah Rp200 juta.
Belanja daerah ditetapkan Rp4.859.801.102.200 atau sekitar Rp4,86 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp3,68 triliun, belanja modal Rp1,16 triliun (sekitar Rp527,63 miliar di antaranya untuk jalan, jaringan, dan irigasi), serta belanja tidak terduga Rp20 miliar. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya mencapai Rp116 miliar.
Amsakar menegaskan RAPBD ini masih terbuka untuk penyempurnaan selama pembahasan bersama DPRD.
“Pemerintah Kota Batam senantiasa terbuka untuk melakukan penyempurnaan… dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap proses pembahasan berjalan konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Usai pidato, dokumen RAPBD dan Nota Keuangan diserahkan secara simbolis kepada pimpinan DPRD.
Fraksi-fraksi dijadwalkan menyampaikan pandangan umum pada paripurna berikutnya.
Dengan postur anggaran yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya dan fokus yang menyentuh langsung kebutuhan warga, RAPBD 2027 menjadi momentum penting bagi Batam untuk terus bergerak maju sebagai kota madani yang inklusif dan berdaya saing.
