Jakarta, intuisi.net- Pemerintah terus mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut Menko Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini sudah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
Data tersebut bersumber dari survei dan sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pembahasan dengan Bapak Presiden terkait kepemilikan rekening warga negara.
Berdasarkan survei OJK dan BPS, inklusi keuangan kita sudah 93,62 persen dan literasi keuangan 63,57 persen,” ujar Airlangga.
Pemerintah menilai capaian tersebut positif, namun masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Langkah ini bertujuan memperluas kepemilikan rekening sekaligus mempermudah akses ke layanan keuangan formal.
Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan diintegrasikan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia.
Integrasi data ini diharapkan membuat layanan keuangan lebih tepat sasaran dan mudah dijangkau.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Rekening yang disiapkan akan dihubungkan dengan QRIS agar masyarakat lebih mudah bertransaksi dalam aktivitas sehari-hari.
“Gateway system-nya menggunakan QRIS. Ini disiapkan agar literasi dan inklusi keuangan bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai.
Ke depan, berbagai program akan dikirimkan ke rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara,” jelas Airlangga.
Dengan kepemilikan rekening yang lebih merata, penyaluran program-program pemerintah kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antarotoritas dan lembaga terkait agar perluasan akses rekening, integrasi data, dan penguatan sistem pembayaran berjalan efektif.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
