Tanjungpinang, intuisi.net- Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., yang menjabat periode kedua sejak 20 Februari 2025, tercatat masih aktif menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, frekuensi penampilan publiknya di media dan di lapangan relatif terbatas dibandingkan sejumlah kepala daerah lain, sehingga menimbulkan kesan “kurang nampak” di mata sebagian masyarakat.
Dari pantauan berbagai sumber berita hingga awal September 2026, Ansar Ahmad tetap hadir di sejumlah agenda resmi.
Pada 17 Agustus 2026 ia menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 RI di Gedung Daerah Tanjungpinang dan menyampaikan pesan tentang peran Kepri sebagai gerbang kedaulatan maritim.
Pada 1 September 2026 ia memberikan pernyataan di Mapolda Kepri terkait pengungkapan 800 kilogram ketamin, menegaskan bahwa Kepri tetap aman dan kondusif untuk investasi.
Sebelumnya, pada Juni 2026 ia menjadi responden pertama Sensus Ekonomi 2026 di kediaman pribadinya di Tanjungpinang.
Ia juga sempat membuka berbagai kegiatan, termasuk dukungan terhadap program revitalisasi Pulau Penyengat dan pembangunan infrastruktur pelabuhan.
Meski demikian, pola kehadirannya lebih banyak terlihat melalui siaran resmi Diskominfo Kepri, pernyataan tertulis, atau agenda internal pemerintahan.
Di beberapa peristiwa penting, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura lebih sering tampil di lapangan, seperti peninjauan fasilitas kesehatan dan pertemuan terkait blank spot sinyal.
Tidak ditemukan laporan resmi yang menyatakan Ansar Ahmad absen total atau tidak menjalankan tugas.
Capaian program seperti penurunan stunting, cakupan JKN, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, serta pertumbuhan ekonomi Kepri tetap dilaporkan berjalan. Hanya saja, intensitas penampilan langsung di depan publik dan media cenderung lebih rendah dibandingkan gaya kepemimpinan yang lebih sering turun ke lapangan secara intensif.
Hal ini membuat sebagian warga dan pengamat lokal merasa sosok Gubernur “kurang nampak” di tengah masyarakat, meskipun pemerintahan provinsi terus berjalan melalui jajaran dan wakilnya.
Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Pemprov Kepri terkait persepsi tersebut.
