Batam, intuisi.net- Penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu kunci utama bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan secara berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi fokus utama Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang digelar di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Forum ini mempertemukan sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera.
Mereka saling berbagi pengalaman sekaligus membahas strategi menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan daerah.
Fiskal Daerah Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan bahwa kemampuan fiskal daerah tidak hanya diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Yang lebih penting adalah kemampuan keuangan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan, maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Fondasi Ekonomi Batam Cukup Kuat
Batam memiliki fondasi ekonomi yang relatif solid. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 6,76 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun.
Sektor industri pengolahan masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 57 persen.
Kinerja investasi juga positif. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun.
Hingga semester pertama 2026, nilai investasi sudah mencapai Rp38,97 triliun.
Capaian ekonomi tersebut tercermin pada indikator pembangunan manusia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 mencapai 83,80, sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen. Namun, tantangan masih ada di sektor ketenagakerjaan.
Tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,57 persen.
Amsakar menilai kondisi ini dipengaruhi tingginya arus migrasi ke Batam, sehingga sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Pemerintah Kota Batam terus mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja agar pertumbuhan investasi memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.
PAD Batam Tumbuh Signifikan
Dari sisi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam menunjukkan peningkatan mencolok. Realisasi PAD yang pada 2020 masih di kisaran Rp975 miliar naik menjadi Rp2,253 triliun pada 2025, atau tumbuh sekitar 131 persen.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 54,36 persen pada 2025. Hingga Juli 2026, realisasi PAD sudah mencapai sekitar Rp1,482 triliun.
Menurut Amsakar, capaian ini menunjukkan hubungan erat antara aktivitas ekonomi dan kekuatan fiskal daerah.
Semakin berkembang kegiatan ekonomi, semakin besar pula potensi penerimaan yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan.
Kolaborasi Pemko dan BP Batam Harus Diperkuat
Penguatan fiskal, lanjut Amsakar, juga membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Perbedaan kewenangan tidak boleh menjadi penghalang.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” tegasnya.
Integrasi perencanaan diharapkan mencegah tumpang tindih program dan membuat pemanfaatan sumber daya lebih efektif.
Kepastian Investasi dan Diversifikasi Ekonomi
Selain penguatan fiskal, kepastian investasi menjadi perhatian serius.
Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyederhanaan regulasi dan percepatan pelayanan perizinan agar investor memperoleh kepastian berusaha.
“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” kata Amsakar.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi.
Batam tidak hanya mengandalkan industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal, tetapi mulai mengembangkan sektor bernilai tambah, salah satunya pusat data (data center).
Manfaat Langsung bagi Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, investasi, dan penguatan kompetensi tenaga kerja diharapkan berjalan dalam satu ekosistem.
Kekuatan fiskal yang terbentuk harus kembali dirasakan masyarakat melalui program pembangunan konkret.
Beberapa program yang sudah dijalankan antara lain:
- Penyediaan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP
- Perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen
- Bantuan tunai bagi 4.000 lansia
- Peningkatan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan
- Normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer untuk mengurangi risiko banjir
Amsakar menegaskan, keberhasilan fiskal tidak cukup hanya diukur dari angka PAD atau tingginya pertumbuhan ekonomi.
Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami berharap forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” tutupnya.
