Bali, intuisi.net- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan penghentian kebocoran anggaran merupakan kunci penting untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Menurut Presiden, pengelolaan keuangan negara yang baik dan bertanggung jawab menjadi fondasi agar pemerintah mampu mengerahkan sumber daya secara maksimal saat bencana terjadi.
Ia mencontohkan penanganan karhutla yang sedang berlangsung, di mana pemerintah telah mengerahkan kekuatan besar berupa puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, serta ribuan personel.
“Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat,” ujar Presiden Prabowo.
Ia kemudian menekankan pentingnya pengelolaan seluruh kekayaan dan keuangan negara secara bertanggung jawab. “Karena itu, penyelewengan, korupsi, harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Presiden mempertanyakan bagaimana negara bisa mengatasi masalah besar seperti karhutla jika keuangan negara tidak dikelola dengan baik.
“Bagaimana kita sekarang bisa mengatasi masalah? Bisa punya ratusan helikopter, bisa mengatasi alat berat kalau kita tidak punya uang?” katanya.
Ia mengaitkan kemampuan pemerintah memobilisasi sumber daya tersebut dengan upaya penyelamatan keuangan negara melalui pemberantasan korupsi.
Menurutnya, dana yang digunakan untuk berbagai penanganan bencana berasal dari penghentian kebocoran anggaran yang selama ini terjadi.
“Uang itu dari yang kita selamatkan dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini. Kita hentikan kebocoran-kebocoran itu,” ujar Presiden.
Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa upaya tersebut belum cukup.
Pemerintah harus terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara agar sumber daya dapat digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
“Kita belum puas. Kita harus lebih keras lagi mengelola semua keuangan negara,” pungkasnya.
Dengan menegaskan hubungan langsung antara pemberantasan korupsi dan ketahanan negara menghadapi bencana.
Presiden Prabowo kembali menekankan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola keuangan yang bersih, kuat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
