Jakarta, intuisi.net- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) menyepakati langkah strategis.
Pertemuan ini menuntaskan isu blank spot di wilayah perbatasan melalui kombinasi teknologi satelit dan frekuensi 700 MHz.
Kesepakatan itu dicapai dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dan Dirjen PPI KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Menara Danareksa Lantai 22, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Wakil Gubernur didampingi Sekretaris Diskominfo Kepri James Simon Pattikawa dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepri Sentot Faizal.
Sementara Dirjen PPI Wayan Toni Supriyanto didampingi Direktur Akselerasi Infrastruktur Mulyadi beserta jajaran teknis.
Enam Lokasi Prioritas BTS
Dalam pembahasan teknis, ditetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
Pembangunan akan melibatkan operator telekomunikasi Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan memanfaatkan frekuensi 700 MHz.
Frekuensi 700 MHz dikenal memiliki cakupan sinyal lebih luas dan kuat serta lebih efisien karena memungkinkan pembangunan infrastruktur dengan jumlah BTS lebih sedikit.
Teknologi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan 4G/LTE dan 5G hingga ke daerah pelosok dan perbatasan.
Selain pembangunan BTS, pertemuan juga membahas optimalisasi pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta pengembangan teknologi satelit sebagai alternatif di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial.
Targetnya jelas: 207 titik blank spot yang tersisa di Kepulauan Riau segera mendapatkan akses broadband.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital untuk memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dirasakan hingga ke pulau-pulau terluar,” ujar Wayan Toni Supriyanto.
Konektivitas sebagai Urat Nadi Kedaulatan
Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa transformasi digital di Kepri bukan hanya persoalan teknis, melainkan upaya menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan martabat ekonomi masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Hingga saat ini masih terdapat 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah (poor coverage).
Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas perekonomian masyarakat.
Keterbatasan jaringan juga menghambat pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nyanyang menekankan bahwa ketersediaan jaringan telekomunikasi sudah menjadi penunjang utama pembangunan daerah.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Kepri dan KomDigi berkomitmen memastikan pendidikan di Sekolah Rakyat serta ekonomi sekitar 78.000 nelayan di kawasan pesisir tidak lagi terhambat oleh jarak.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan. Cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” tutup Nyanyang.
Tantangan Geografis dan Solusi Digital
Dirjen PPI Wayan Toni Supriyanto menambahkan bahwa Pemerintah Pusat berperan sebagai fasilitator dan akselerator bagi operator seluler untuk menembus hambatan geografis.
Kondisi Kepri yang 98 persen berupa laut membuat biaya pembangunan infrastruktur fisik menjadi sangat tinggi dan memperlebar kesenjangan digital antara kawasan perkotaan dan daerah terluar.
“Dengan teknologi D2D dan alokasi frekuensi baru, kita sedang melakukan transisi besar dari keterbatasan fisik menuju efisiensi digital yang inklusif,” katanya.
Pemerintah pusat akan melakukan pemantauan berkala terhadap progres di lokasi-lokasi prioritas agar Kepulauan Riau benar-benar menjadi provinsi yang merdeka sinyal secara utuh.
