Batam, intuisi.net- Di tengah sorotan pemberitaan mengenai anggaran belanja jasa pengemudi Pemko Batam yang disebut mencapai Rp42,7 miliar, Pemerintah Kota Batam memberikan penjelasan lengkap agar masyarakat tidak terjebak pada angka semata.
Anggaran tersebut bukanlah kenaikan gaji sopir pejabat, melainkan investasi penting untuk menjaga pelayanan publik yang menyentuh kehidupan sehari-hari warga.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa total anggaran yang sebenarnya mencapai Rp44,3 miliar merupakan akumulasi kebutuhan jasa tenaga pengemudi yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Angka yang beredar harus dilihat secara menyeluruh. Itu bukan anggaran untuk sopir pejabat, melainkan total belanja jasa pengemudi yang mendukung pelayanan publik Pemerintah Kota Batam,” tegas Rudi.
Rincian yang Jarang Diketahui Masyarakat
Dari total 1.109 tenaga pengemudi yang dianggarkan:
- 944 orang dibayar secara bulanan.
- 165 orang adalah tenaga harian (honor Rp187.000 per hari) yang direkrut khusus untuk penanganan darurat persampahan.
Rincian lebih lengkapnya:
- 912 orang merupakan sopir dan kernet armada pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup serta kecamatan-kecamatan.
- 12 orang sopir bus sekolah Dinas Perhubungan.
- 9 orang sopir ambulans Dinas Kesehatan.
- 9 orang sopir dump truck Dinas Bina Marga.
- 2 orang sopir untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Hampir seluruh anggaran digunakan untuk mendukung operasional armada pengangkut sampah. Ini merupakan pelayanan dasar yang harus tetap berjalan agar kebersihan kota terjaga,” jelas Rudi.
Mengapa Anggaran Ini Penting?
Bayangkan jika armada sampah berhenti beroperasi. Dalam hitungan hari, tumpukan sampah akan menggunung, bau tak sedap menyebar, dan risiko penyakit meningkat.
Pelayanan kebersihan adalah salah satu bentuk pelayanan publik paling nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setiap hari.
Begitu pula dengan ambulans yang harus sigap 24 jam, bus sekolah yang mengantar anak-anak belajar dengan aman, serta dump truck yang mendukung infrastruktur kota.
Semua ini membutuhkan tenaga pengemudi yang kompeten dan armada yang terawat.
Rudi menambahkan bahwa besaran honor dan anggaran telah disusun sesuai standar yang berlaku dan melalui proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan.
Efisiensi Anggaran Tetap Jalan, Pelayanan Tidak Dikorbankan
Di saat pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran, Pemko Batam tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dasar.
“Efisiensi bukan berarti menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Justru pelayanan dasar harus tetap diprioritaskan sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan secara optimal,” tegas Rudi.
Ia mengajak seluruh masyarakat Batam untuk lebih cermat dalam mencerna informasi. Jangan hanya melihat angka besar tanpa memahami konteks dan rinciannya.
“Kami berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh. Transparansi tetap menjadi komitmen Pemerintah Kota Batam, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya,” tutup Rudi Panjaitan.
