Tanjungpinang, intuisi.net- Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menargetkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri meraih predikat informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026.
Target ambisius ini disampaikan Ansar saat menerima audiensi Komisi Informasi (KI) Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/6/2026).
Audiensi tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan Laporan Kinerja Komisi Informasi Kepulauan Riau Tahun 2025.
“Mudah-mudahan pada tahun 2026 seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mencapai kategori informatif. Ini menjadi motivasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” tegas Gubernur Ansar Ahmad.
Apresiasi dan Sinergi yang Diperkuat
Gubernur Ansar mengapresiasi kinerja KI Kepri yang terus mendorong transparansi di daerah.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi dan KI Kepri semakin solid agar masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang semakin baik.
“Saya berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Informasi terus terbangun dengan baik. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Capaian KI Kepri
Ketua KI Kepri Arison melaporkan bahwa lembaganya telah memasuki tahun kedua sejak dilantik pada 2 Juli 2024. Dalam periode tersebut, KI Kepri berhasil menangani 19 perkara sengketa informasi publik.
Sebanyak 5 sengketa diselesaikan pada 2024, 10 sengketa pada 2025, dan saat ini 4 sengketa masih dalam proses penyelesaian di tahun 2026.
Di bidang pengawasan, KI telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap 151 badan publik selama dua tahun terakhir, mencakup OPD, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, partai politik, hingga perguruan tinggi.
Hasil Monev 2025 menunjukkan masih terdapat tantangan. Hanya 42 badan publik yang berhasil meraih predikat informatif, sementara di lingkungan OPD Provinsi Kepri baru 2 OPD yang mencapai kategori tersebut.
Meski demikian, Arison mencatat banyak badan publik yang menunjukkan tren perbaikan nilai dibandingkan tahun sebelumnya.
“Hasilnya memang belum menggembirakan, tetapi banyak badan publik yang menunjukkan tren perbaikan. Kami berharap pada Monev tahun 2026 jumlah badan publik yang informatif akan semakin bertambah,” ungkap Arison.
Tantangan dan Harapan
Arison menyebut kendala utama adalah pemahaman pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) serta keterbatasan anggaran akibat efisiensi belanja daerah, sehingga sosialisasi belum maksimal.
Namun, KI Kepri tetap membuka pintu lebar bagi seluruh badan publik yang ingin berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan.
“Kami optimistis banyak badan publik yang ingin naik kelas. Sejumlah instansi sudah mulai datang berkonsultasi dan meminta pendampingan terkait keterbukaan informasi publik,” tegasnya.
Audiensi turut dihadiri Wakil Ketua KI Muhammad Djuhari, anggota Alfian Zainal, Encik Afrizal, Saut Maruli Samosir, serta Sekretaris KI A K Prambudi.
Dari pihak Pemprov, hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hendri Kurniadi beserta jajarannya.
Dengan target Gubernur yang jelas dan komitmen KI Kepri, tahun 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi keterbukaan informasi publik di Bumi Lancang Kuning.
