Batam, intuisi.net- DPRD Provinsi Kepri melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada Senin (18/5/2026).
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan strategis untuk menyelesaikan berbagai isu krusial, mulai dari pengelolaan ruang laut hingga penyediaan lahan pendidikan dan legalitas rumah ibadah.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri H. Iman Sutiawan, SE, rombongan DPRD yang juga dihadiri Wakil Ketua I Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd., Wakil Ketua II dr. T. Afrizal Dachlan, M.M., Wakil Ketua III Ustaz H. Bakhtiar, Lc., M.A. (Usbah), serta para ketua komisi, disambut hangat oleh Kepala BP Batam Dr. H. Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si. beserta jajarannya di Gedung BP Batam.
Salah satu fokus utama pertemuan adalah sinkronisasi pengelolaan wilayah laut Batam sebagai pintu gerbang strategis jalur pelayaran internasional.
Kedua belah pihak sepakat melakukan pemetaan zona laut yang lebih tegas untuk mendorong investasi kemaritiman sekaligus melindungi ruang hidup nelayan tradisional.
Iman Sutiawan menekankan pentingnya optimalisasi tiga pelabuhan rakyat yaitu Pelabuhan Tanjung Gundap, Tanjung Riau, dan Setokok sebagai penopang ekonomi daerah.
Krisis Sekolah dan Lahan Pendidikan Jadi Sorotan
Wakil Ketua III DPRD Kepri, Ustaz H. Bakhtiar (Usbah) menyampaikan aspirasi masyarakat yang paling mendesak: keterbatasan daya tampung sekolah SMA dan SMK di Batam.
“Pertumbuhan penduduk sangat cepat, tapi penambahan sekolah tidak sebanding. Kami minta BP Batam menyediakan lahan untuk pembangunan SMA dan SMK baru, baik negeri maupun swasta,” tegas Usbah.
Solusi Legalitas Rumah Ibadah di Lahan Fasum
Usbah juga mengangkat polemik rumah ibadah yang berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum) dan fasos. Banyak masjid dan musholla yang sudah dibangun masyarakat kesulitan mendapatkan bantuan hibah karena belum memiliki legalitas lahan yang jelas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam Dr. H. Amsakar Achmad menyatakan komitmen penuh untuk mencari jalan keluar terbaik.
“Kami akan instruksikan Direktorat Lahan untuk segera mengecek dan menyediakan lokasi ideal bagi sekolah baru. Ini investasi SDM jangka panjang yang tidak boleh ditunda,” ujar Amsakar.
Terkait rumah ibadah, Amsakar menjelaskan BP Batam siap memproses sertifikasi dengan mengikuti koridor hukum yang berlaku, termasuk melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai SKB Dua Menteri.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan komitmen bersama memperkuat sinergi antarlembaga demi kemajuan Batam dan Kepri yang lebih cepat.
