Tanjungpinang, intuisi.net – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bertemu secara informal dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Kafe Kemensos “Selalu Ada”, Rabu (29/4/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis penting untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan dan pelayanan publik di Provinsi Kepri.
Salah satu poin utama yang disepakati adalah pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kepulauan Riau.
Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan lahan strategis seluas 10 hektar di ibu kota provinsi, tepat berhadapan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Menteri Saifullah Yusuf langsung menyatakan komitmennya untuk mempercepat realisasi pembangunan gedung permanen tersebut dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait penyesuaian anggaran.
Program Prioritas untuk Nelayan dan UMKM
Pertemuan ini juga membahas berbagai program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya:
- Rehabilitasi rumah nelayan dengan bantuan Rp50 juta per unit
- Penguatan perlindungan sosial melalui skema BPJS khusus
- Bantuan bagi pengemudi ojek online (ojol)
- Percepatan elektrifikasi wilayah terpencil
- Peningkatan permodalan UMKM melalui kerja sama dengan BRK Syariah
Fokus pada Kesehatan dan SDM Medis
Di sektor kesehatan, Gubernur Ansar Ahmad menekankan pentingnya penguatan rumah singgah bagi warga Kepri yang menjalani pengobatan rujukan di Jakarta dan Batam.
Ia juga meminta solusi lebih efektif terkait pemulangan jenazah warga Kepri yang meninggal di Jakarta.
Saat ini, Pemprov Kepri tengah menyekolahkan 58 dokter spesialis dan subspesialis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota di provinsi kepulauan tersebut.
Penguatan Tata Kelola Desa
Kedua pihak juga sepakat memperkuat sinergi pengelolaan data sosial melalui pertemuan operator data dari sekitar 180 desa se-Kepri.
Pemerintah daerah mengusulkan pemberian insentif bagi operator desa disertai pendampingan teknis langsung dari Kementerian Sosial.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan posisi geopolitik strategis Kepri yang berada di jalur internasional Selat Malaka dengan lalu lintas hingga 30 juta kontainer per tahun.
Dengan berbagai capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diraih, Kepri siap menjadi role model kolaborasi nasional dalam pengembangan program kesejahteraan sosial.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepri siap menjadi daerah percontohan dalam pelayanan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tegas Ansar Ahmad.
Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri Mahadi Rahman serta Kepala Biro Umum Setjen Kemensos RI Salahuddin Yahya.
