Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Jakarta, intuisi.net – Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, telah mengajukan usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kepada DPR dan MPR. Usulan ini tertuang dalam surat resmi bertanggal 26 Mei 2025, yang telah diterima oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, pada 3 Juni 2025, dan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk tindak lanjut.

Surat tersebut memuat delapan poin pernyataan sikap, termasuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penggunaan tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle menteri yang diduga terlibat korupsi. Namun, poin yang paling menarik perhatian adalah desakan agar Gibran Rakabuming Raka diganti dari posisi wakil presiden karena dianggap tidak memenuhi kepatutan dan etika, dengan pengalaman terbatas sebagai Wali Kota Solo selama dua tahun serta kontroversi terkait akun media sosial “fufufafa” yang diduga terkait dengannya.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan, “Kami telah menerima surat tersebut dan telah diserahkan kepada pimpinan DPR. Tindak lanjutnya bergantung pada keputusan pimpinan.” Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengaku belum menerima surat serupa.

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menjelaskan bahwa secara teoretis, pemakzulan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, dengan syarat adanya pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Namun, ia menegaskan bahwa proses ini sulit secara politik karena memerlukan dukungan dua pertiga anggota DPR (sekitar 387 anggota) dan persetujuan dua pertiga anggota MPR yang hadir dalam sidang paripurna.

Pemerhati telematika, Roy Suryo, mendukung usulan pemakzulan, menyebut tindakan Gibran mengikuti akun judi online di Instagram sebagai perbuatan tercela yang melanggar hukum Indonesia, sehingga memperkuat alasan pemakzulan. Namun, Ketua MPR, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Gibran adalah wakil presiden yang sah secara konstitusional berdasarkan hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan KPU dan diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga menyebut usulan pemakzulan kurang tepat karena Gibran tidak terlibat skandal yang signifikan.

Fraksi-fraksi di DPR, termasuk Partai Golkar dan PKB, menyatakan akan mempelajari usulan tersebut sesuai amanat konstitusi, meskipun mengakui prosesnya panjang dan kompleks. Pakar hukum tata negara dari UGM, Yance Arizona, menilai bahwa dasar hukum pemakzulan Gibran masih lemah, terutama terkait dugaan pelanggaran syarat usia dalam pencalonannya, dan menyarankan pendekatan melalui hak angket DPR atau gugatan ke PTUN untuk membuktikan adanya manipulasi.

Forum Purnawirawan TNI, melalui Sekretaris Forum Bimo Satrio, menyatakan kesiapan untuk menghadiri rapat dengar pendapat dengan DPR guna membahas usulan ini. Proses pemakzulan kini memasuki babak baru, menunggu keputusan pimpinan DPR untuk membahasnya dalam sidang paripurna pada 23 Juni 2025.