Jakarta, 3 Juni 2025 – Pemerintah Republik Indonesia memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025 akan lebih akurat dan tepat sasaran, mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Kepastian ini ditegaskan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025.
“Dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025, penyaluran bansos triwulan kedua ini akan sepenuhnya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data ini telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025, memastikan ketepatan sasaran dan mendukung stimulus ekonomi nasional,” ujar Amalia dengan penuh keyakinan.
Validasi Ketat untuk Ketepatan Sasaran
Amalia menjelaskan bahwa data tunggal tersebut telah melalui proses validasi menyeluruh, melibatkan kerja sama erat antara BPS, Kementerian Sosial, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh BPKP. Dari jumlah tersebut, 14,3 juta KPM yang berada pada desil 1-4—golongan masyarakat paling membutuhkan—telah mulai menerima bansos per 31 Mei 2025.
“Kami juga melakukan pembersihan data untuk mengatasi inclusion error. Dengan data yang lebih akurat, bansos ini tidak hanya akan tepat sasaran, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di triwulan II,” tambah Amalia.
Dorong Mobilitas Masyarakat melalui Insentif Transportasi
Selain bansos, pemerintah juga meluncurkan insentif berupa diskon transportasi dan tol untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Menurut data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 melonjak 23% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Amalia menyoroti tiga puncak mobilitas masyarakat dalam setahun, yaitu saat Lebaran, libur sekolah pada Juni-Juli, dan akhir tahun.
“Insentif diskon tiket transportasi dan tol akan menjadi katalis penting untuk mendorong pergerakan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat aktivitas ekonomi lokal,” jelas Amalia. “Data kami menunjukkan tren positif, dan kami optimistis langkah ini akan mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif.”
Komitmen Pemerintah untuk Ekonomi Inklusif
Melalui pendekatan berbasis data yang cermat dan terintegrasi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bansos tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi nasional. Dengan sinergi lintas sektor dan validasi data yang ketat, program ini diharapkan dapat menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
