Intuisi.net – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah menyusul laporan kasus keracunan. Langkah ini diambil untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi guna memastikan keamanan pangan bagi penerima program.
“Dapur SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara mendalam,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Program MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Evaluasi tersebut mencakup aspek kedisiplinan, kualitas, dan kompetensi juru masak di seluruh SPPG. “Kami tidak hanya mengevaluasi dapur di lokasi kejadian, tetapi juga seluruh SPPG di Indonesia untuk memastikan standar keamanan dan kualitas terpenuhi,” tegas Zulhas.
Selain itu, Zulhas mewajibkan semua SPPG untuk meningkatkan standar sanitasi, termasuk mensterilisasi peralatan makan, memperbaiki kualitas air, dan mengelola alur limbah dengan lebih baik. “Semua aspek akan diperiksa secara ketat untuk mencegah kejadian serupa,” tambahnya.
70 Insiden Keracunan, Ribuan Penerima MBG TerdampakBadan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk kasus keracunan, yang berdampak pada 5.914 penerima MBG. Rinciannya, 9 kasus dengan 1.307 korban terjadi di wilayah Sumatera, termasuk Kabupaten Lebong, Bengkulu, dan Kota Bandar Lampung, Lampung.
Di Pulau Jawa, 41 kasus melibatkan 3.610 penerima, sementara di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, 20 kasus memengaruhi 997 penerima.Penyebab utama keracunan adalah kontaminasi bakteri, seperti Escherichia coli pada air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus pada tempe dan bakso; Salmonella pada ayam, telur, dan sayur; Bacillus cereus pada menu mie; serta Coliform, Pseudomonas, Klebsiella, dan Proteus dari air yang tercemar.
Langkah Tindak Lanjut Pemerintah
Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat dengan kepala daerah untuk memperkuat pengawasan program MBG. Kementerian Kesehatan juga mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau operasional SPPG.
Presiden Prabowo Subianto turut memerintahkan penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) guna mencegah insiden serupa di masa mendatang. “Kami berkomitmen memastikan Program MBG berjalan aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem sedang dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan,” tutup Zulhas.
