Intuisi.net – Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menunjukkan sikap tegas dengan menonaktifkan sejumlah kader mereka dari keanggotaan DPR RI. Keputusan ini diambil menyusul gelombang kritik publik terhadap pernyataan dan tindakan para legislator yang dinilai meresahkan masyarakat. Langkah ini menjadi sorotan sebagai wujud tanggung jawab moral partai politik dalam menjaga kepercayaan rakyat di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas.
NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Partai NasDem, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Surya Paloh, secara resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, efektif per 1 September 2025. Keputusan ini tertuang dalam siaran pers yang ditandatangani Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi F. Taslim. Menurut pernyataan resmi, penonaktifan dilakukan karena pernyataan kedua kader tersebut dianggap telah “menyinggung dan mencederai perasaan rakyat,” yang bertentangan dengan semangat perjuangan NasDem.
Ahmad Sahroni, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menuai kontroversi setelah menyebut pendukung pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia” dalam kunjungan kerjanya di Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025. Ucapan ini memicu kemarahan publik, terutama di media sosial, di mana Sahroni dianggap meremehkan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Nafa Urbach, yang juga Bendahara Fraksi NasDem dan anggota Komisi IX DPR RI, menjadi sorotan setelah mendukung kenaikan tunjangan anggota DPR untuk keperluan kontrakan rumah di sekitar Senayan. Pernyataannya dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, yang saat “ini sedang menghadapi berbagai tantangan. Meski Nafa telah meminta maaf dan berjanji mengalihkan gajinya untuk membantu guru, publik tetap menilai tindakannya kurang memadai.
Surya Paloh menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan komitmen NasDem untuk menjaga integritas partai dan mendengar aspirasi masyarakat. “Kami ingin memastikan setiap kader bekerja sesuai dengan semangat restorasi untuk rakyat. Jika ada yang menyimpang, kami tidak ragu mengambil langkah tegas,” ujar Paloh dalam siaran pers.
PAN Ikut Bertindak: Eko Patrio dan Uya Kuya Dinonaktifkan
Tak mau ketinggalan, PAN juga mengambil langkah serupa dengan menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI, efektif per 1 September 2025. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi DPP PAN yang ditandatangani Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas). Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengkonfirmasi bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap tindakan kedua kader yang dianggap merusak citra partai dan DPR.
Eko Patrio menuai kritik setelah videonya berjoget dan membuat parodi DJ “sound horeg” dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 menjadi viral. Tindakan ini dianggap tidak pantas dan seolah-olah mengejek aspirasi rakyat. Sementara itu, Uya Kuya juga mendapat sorotan karena sikapnya yang dianggap tidak mencerminkan martabat seorang wakil rakyat. Meski Eko telah meminta maaf, publik menilai permintaan maafnya tidak cukup untuk meredam kekecewaan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa PAN serius menjaga marwah partai dan DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Pencopotan ini adalah langkah untuk memastikan kami tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Viva Yoga Mauladi.
Tanggapan Publik
Keputusan NasDem dan PAN ini mendapat sambutan beragam dari masyarakat. Sebagian memuji langkah tegas kedua partai sebagai wujud tanggung jawab moral, sementara lainnya menilai bahwa pencopotan ini belum cukup dan menuntut mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk memastikan sanksi yang lebih permanen. Sugiyanto, pengamat politik, menyebutkan bahwa pencopotan keanggotaan melalui PAW bisa menjadi sinyal kuat bahwa partai politik tidak main-main dalam menanggapi kemarahan rakyat. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan partai.
Di tengah situasi ini, Presiden Prabowo Subianto turut angkat bicara, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia juga menjanjikan pengusutan tuntas terkait insiden demonstrasi yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, serta menjamin kehidupan keluarga korban.
Semangat Restorasi dan Komitmen pada Rakyat
Baik NasDem maupun PAN menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk memperbaiki citra DPR yang belakangan terpuruk akibat kontroversi gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR, yang mencapai Rp230 juta per bulan, di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. NasDem, melalui Viktor Laiskodat, menegaskan bahwa rotasi dan penonaktifan kader adalah upaya untuk menyelaraskan kinerja dengan semangat restorasi Indonesia. Sementara PAN menekankan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat sebagai pilar utama demokrasi.
Langkah tegas NasDem dan PAN ini diharapkan menjadi titik balik bagi DPR untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan sorotan publik yang kian tajam, semua mata kini tertuju pada bagaimana kedua partai akan melanjutkan reformasi internal mereka demi mewujudkan politik yang benar-benar berpihak pada rakyat.
