Batam, intuisi.net – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Seibeduk malam tadi (Rabu, 28/1/2026) di halaman Kantor Camat Seibeduk kembali membuktikan: suara rakyat adalah jantung pembangunan Kota Batam.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir langsung dan menegaskan bahwa Musrenbang bukan agenda rutin tahunan yang sekadar formalitas.
Ini adalah ruang strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan visi pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.
“Pembangunan tidak boleh turun dari langit atau hanya dipandang dari atas meja. Harus tumbuh dari bawah, dari kebutuhan riil dan gagasan masyarakat itu sendiri,” tegas Amsakar di hadapan tokoh masyarakat, perwakilan warga, dan jajaran pemerintahan kecamatan.
Ia menekankan pentingnya skala prioritas yang tajam: setiap usulan harus dipilih berdasarkan urgensi, dampak luas, dan keberlanjutan manfaat jangka panjang.
“Dengan APBD terbatas, kita wajib bijak. Pilih yang mendesak, yang berdampak besar, dan yang bisa dirasakan berkelanjutan oleh seluruh warga,” ujarnya.
Amsakar juga memuji keterlibatan aktif masyarakat sebagai tanda demokrasi pembangunan yang sehat. “Ketika warga berani menyuarakan ide dan kebutuhan, itu bukti partisipasi publik kita semakin kuat.
Kebijakan yang lahir dari sini pasti lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi lapangan,” tambahnya.
Menutup sambutan, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat Seibeduk dan Batam untuk terus menjaga iklim kondusif serta mempererat kolaborasi.
“Kemajuan Batam hanya bisa diraih lewat sinergi, kerja keras nyata, dan kebersamaan. Mari wujudkan Batam yang lebih maju bersama!”
Musrenbang Seibeduk malam itu menjadi momentum penting menuju RKPD yang lebih partisipatif.
Komitmen Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad untuk pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
- Musrenbang Seibeduk, Amsakar Selaraskan Aspirasi Warga dan Arah Pembangunan Batam – Sumber resmi Media Center Pemko Batam.
- Musrenbang Batamkota: Usulan Rp9 Triliun vs APBD Rp4,29 Triliun – Liputan terkait tantangan prioritas anggaran di Musrenbang tingkat kota.












