Intuisi.net – Organisasi Muhammadiyah resmi menyatakan dukungan agar Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad, yang menekankan bahwa pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang, tapi juga yang membangun bangsa dengan karya dan dedikasi nyata.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, Dadang Kahmad menyebut Soeharto sebagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.
“Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional,” ujar Dadang, seperti tertuang dalam poster resmi Muhammadiyah yang beredar luas di media sosial.
Pernyataan ini menyoroti peran Soeharto tidak hanya sebagai pemimpin militer di era perjuangan kemerdekaan, tapi juga sebagai arsitek pembangunan nasional selama 32 tahun memimpin Indonesia (1967-1998).
Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami transformasi ekonomi signifikan melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), swasembada pangan, pembangunan infrastruktur masif, serta stabilisasi politik pasca-konflik 1965-1966. “Kontribusi beliau dalam membangun fondasi negara modern tidak bisa diabaikan,” tambah Dadang.
Konsep pahlawan yang diusung Muhammadiyah kali ini memperluas definisi tradisional. “Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang, tapi juga yang membangun bangsa dengan karya dan dedikasi,” tegas Dadang. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November, di mana penghargaan diberikan kepada figur yang memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Dukungan Muhammadiyah ini muncul di tengah diskusi publik yang semakin hangat mengenai penilaian ulang sejarah Orde Baru. Beberapa kalangan sejarawan dan aktivis menyambut baik inisiatif ini, melihatnya sebagai upaya rekonsiliasi nasional.
Namun, tidak sedikit pula yang mengingatkan agar proses penganugerahan gelar tetap mempertimbangkan catatan pelanggaran hak asasi manusia di era Soeharto, seperti kasus 1965 dan Timor Timur.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyatakan akan memproses usulan gelar Pahlawan Nasional secara transparan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. “Kami menghargai masukan dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, dan akan mengevaluasi berdasarkan bukti sejarah yang komprehensif,” kata juru bicara Kemensos.
Dukungan dari organisasi besar seperti Muhammadiyah diharapkan mempercepat diskusi di DPR dan istana. Jika disetujui, Soeharto akan bergabung dengan deretan presiden lain yang telah menerima gelar serupa, seperti Soekarno. Ini menjadi momen refleksi bagi bangsa: menghargai kontribusi tanpa melupakan pelajaran sejarah.
