Tanjungpinang, intuisi.net – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, khususnya di bidang hukum, imigrasi, serta pemasyarakatan, demi menciptakan pelayanan publik yang lebih adil dan efisien bagi masyarakat kepulauan.
Kedatangan Menko Yusril disambut hangat oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, di Ruang VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.
Suasana penuh keakraban semakin terasa saat Gubernur Ansar memasangkan tanjak khas Melayu kepada Menko Yusril – simbol penghormatan adat tertinggi bagi tamu kehormatan di Bumi Segantang Lada.
“Tanjak bukan sekadar penutup kepala, melainkan lambang kehormatan, kebijaksanaan, dan apresiasi mendalam dari masyarakat Melayu Kepri terhadap tamu yang membawa harapan baru,” ungkap seorang budayawan lokal yang turut menyaksikan acara.
Momentum Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik
Gubernur Ansar Ahmad tak menyembunyikan kegembiraannya atas kunjungan ini. Dalam perbincangan santai dengan Menko Yusril, ia menekankan bahwa kehadiran menteri senior ini menjadi dorongan besar untuk mempercepat koordinasi lintas sektor.
“Kami menyambut dengan penuh rasa hormat kedatangan Bapak Menteri Koordinator. Kehadiran beliau menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan. Ini momentum penting untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat Kepri,” tegas Gubernur Ansar.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Beberapa manfaat strategis langsung dirasakan oleh Kepri, antara lain:
- Peningkatan sinergi antara Pemprov Kepri dan instansi vertikal seperti Kementerian Hukum dan HAM.
- Penguatan pengawasan imigrasi di wilayah perbatasan maritim yang rawan, termasuk pencegahan perdagangan manusia dan penyelundupan.
- Reformasi sistem pemasyarakatan, termasuk peningkatan layanan keimigrasian untuk wisatawan dan investor asing.
- Akselerasi program nasional reformasi hukum dan HAM, dengan fokus perlindungan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan Indonesia.
“Kepri sebagai gerbang maritim Indonesia memerlukan koordinasi yang lebih ketat. Kunjungan ini akan mempercepat implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal,” tambah Menko Yusril dalam sambutannya singkat.
Penyambutan ini dihadiri sejumlah tokoh penting yang mencerminkan komitmen bersama, antara lain Kajati Kepri Jehezkiel Devy Sudarso, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepri Edison Manik, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Kapolres Tanjungpinang Kombes Pol. Hamam Wahyudi, Tim Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri.
Kunjungan Menko Yusril diharapkan membawa angin segar bagi reformasi birokrasi di Kepri. Dengan posisi strategis sebagai provinsi perbatasan, Kepri kerap menghadapi tantangan unik seperti arus migrasi, perlindungan HAM nelayan, hingga optimalisasi lapas di pulau-pulau terpencil.
“Sinergi ini bukan hanya tentang aturan, tapi tentang bagaimana hukum benar-benar melindungi dan memberdayakan rakyat,” tutup Gubernur Ansar.
