Bogor, intuisi.net – Masih ingat aksi cepat Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang mendeklarasikan situasi darurat sampah di kota industri itu akhir 2025 lalu?
Saat itu, penumpukan sampah di TPA Telaga Punggur mencapai titik kritis setelah penutupan Zona A oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akibat penalti lingkungan, menyebabkan antrean truk pengangkut mengular dan volume harian melebihi 1.100 ton.
Amsakar langsung turun ke lapangan, menggelar rapat darurat malam hari bersama Forkopimda, meninjau TPA, serta meminta izin pembukaan sementara Zona A.
Ia juga mengerahkan semua instansi terkait—termasuk TNI, Polri, Satpol PP, DLH, dan OPD lain—untuk membentuk satgas khusus, menambah armada pengangkut, serta menggelar gotong royong massal di kecamatan seperti Sagulung dan Sei Beduk.
Upaya itu berhasil mengangkut puluhan ton sampah dalam waktu singkat, mengurai kemacetan distribusi, meski tantangan struktural dari hulu ke hilir masih menjadi pekerjaan rumah panjang.
Kini, pesan darurat serupa bergema lebih luas di tingkat nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyoroti krisis sampah yang mengancam citra Indonesia sebagai destinasi wisata global, tetapi juga meluncurkan visi ambisius untuk mentransformasi masalah ini menjadi peluang ekonomi hijau.
Presiden Prabowo, dalam pidatonya, menyatakan bahwa Indonesia sedang menghadapi “darurat sampah” yang mendesak, khususnya di wilayah pariwisata seperti Bali.
“Bagaimana turis mau datang kalau Bali kotor?” ujarnya, menyoroti tumpukan sampah di pantai-pantai ikonik yang tidak hanya merusak estetika tetapi juga mengancam ekosistem laut dan pendapatan masyarakat setempat.
Beliau mengusulkan pendekatan holistik, termasuk pembangunan 34 proyek Waste to Energy (WTE) senilai Rp 58 triliun, yang akan mengubah sampah menjadi sumber energi listrik, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Yang membuat visi ini unik adalah penekanan pada partisipasi aktif masyarakat.
Prabowo mengajak kepala daerah untuk mengerahkan anak sekolah dalam kegiatan bersih-bersih rutin, bukan sebagai tugas paksa, melainkan sebagai pendidikan lingkungan yang membangun kesadaran generasi muda.
Selain itu, gerakan “Indonesia Asri” yang diluncurkan hari ini mencakup regulasi ketat terhadap reklame liar dan program “gentengisasi” untuk mengganti atap seng dengan genteng tanah liat yang lebih ramah lingkungan, potensial merangsang industri kerajinan lokal dan mengurangi emisi karbon.
Respons dari kepala daerah pun positif. Gubernur Bali I Wayan Koster, yang mendapat sorotan khusus atas masalah sampah musiman di Pantai Kuta, berjanji membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan TNI dan masyarakat untuk penanganan cepat.
Inisiatif ini bukan sekadar deklarasi, melainkan panggilan untuk kolaborasi nasional.
Dengan dukungan sarana seperti gerobak dan truk sampah yang akan disediakan pemerintah, diharapkan masalah sampah bisa teratasi dalam waktu singkat, sekaligus membuka era baru di mana limbah menjadi aset berharga.
Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi identitas bangsa yang berkelanjutan—mulai dari pengalaman lokal Batam hingga visi nasional yang lebih besar.
Baca juga:
