Batam, intuisi.net – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Sekretaris Daerah, Jefridin, M.Pd., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat, 16 Mei 2025. Acara ini, laksana perisai yang disatukan, memperkuat kolaborasi pemerintah daerah di Wilayah I—meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu—untuk memerangi korupsi. Turut hadir pimpinan DPRD Kota Batam, Inspektur Daerah, serta kepala badan perencanaan dan keuangan, menegaskan tekad Batam menuju pemerintahan yang bersih.
Langkah Nyata Batam Cegah Korupsi
Dalam Rakor tersebut, Wali Kota Amsakar memaparkan langkah konkret Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dalam mencegah korupsi, berpedoman pada Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), sistem pemantauan KPK. Salah satunya, perencanaan anggaran yang transparan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Dimulai dari Pra-Musrenbang di kelurahan, dilanjutkan ke kecamatan, hingga disatukan di Musrenbang Kota, semua sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional,” ujar Amsakar, bak menegaskan fondasi kokoh sebuah bangunan.
Untuk usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Amsakar menegaskan bahwa setiap usulan harus terdaftar di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan selaras dengan prioritas Pemkot Batam. “Ini memastikan tidak ada celah untuk penyalahgunaan,” tambahnya.
Digitalisasi Perizinan: IBOSS Jadi Pintu Ajaib
Di bidang pelayanan perizinan, Pemkot Batam telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS), yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) nasional. “IBOSS bagaikan pintu ajaib yang mempercepat izin tanpa ribet. Semua informasi, dari syarat hingga biaya, tersedia secara transparan, mengurangi pertemuan tatap muka yang rawan praktik korupsi,” jelas Amsakar. Sejak diterapkan, IBOSS telah memproses lebih dari 70% izin usaha dalam waktu kurang dari tiga hari, menurut data internal Pemkot.
Salah seorang pelaku usaha, Budi Santoso, mengaku terbantu. “Dulu urus izin bisa berminggu-minggu, sekarang cukup beberapa klik di IBOSS. Jelas dan cepat,” katanya, mewakili suara pelaku usaha di Batam.
Optimalisasi PAD dan Tata Kelola BMD
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Batam memasang tapping box di hotel dan restoran, memungkinkan pemantauan pajak secara real-time. “Sejak tapping box dipasang, pajak restoran naik 15% dalam setahun,” ungkap Amsakar. Dalam pengadaan barang dan jasa, sistem e-katalog dan tim Pokja bersertifikasi memastikan proses yang akuntabel.
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) juga diperketat dengan tata kelola yang baik, termasuk pembentukan tim khusus untuk sertifikasi lahan. “Kami ingin setiap aset daerah dikelola dengan jujur dan bermanfaat bagi warga,” tegas Amsakar.
Komitmen Antikorupsi: Teladan dari Puncak
Rakor ini ditutup dengan penandatanganan delapan poin komitmen antikorupsi oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Poin-poin tersebut mencakup penolakan terhadap gratifikasi, dukungan terhadap penegakan hukum, dan implementasi pencegahan korupsi berbasis MCSP. “Pencegahan korupsi bukan hanya soal angka, tapi integritas personal. Pimpinan harus memberi teladan,” kata Amsakar, laksana menyalakan obor di tengah gelap.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang hadir dalam acara ini, memuji langkah Batam. “Digitalisasi seperti IBOSS dan tapping box adalah praktik baik yang patut ditiru daerah lain,” ujarnya, menambah keyakinan bahwa Batam berada di jalur yang benar.
Harapan ke Depan
Pemkot Batam mengajak seluruh warga untuk mendukung upaya ini, karena pemerintahan yang bersih adalah kunci kesejahteraan bersama. “Mari kita jaga Batam sebagai kota yang tidak hanya maju, tapi juga jujur,” tutup Amsakar, menggambarkan visi kota yang laksana permata berkilau.
