Tanjungpinang, intuisi.net – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyoroti tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri yang dipicu oleh besarnya arus masuk pencari kerja dari luar daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Kepri di Aston Hotel, Tanjungpinang, pada Sabtu (11/10/2025).
Menurut Gubernur Ansar, posisi strategis Kepri sebagai jalur pelayaran internasional dan status Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun menjadikan provinsi ini magnet bagi investor dan pencari kerja. “Batam, sebagai kawasan FTZ, menarik banyak investor dan tenaga kerja dari berbagai provinsi. Namun, banyak pencari kerja yang datang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Ansar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri menunjukkan TPT Kepri menurun dari 7,61% pada Februari 2023 menjadi 6,89% pada Februari 2025, dengan jumlah pengangguran turun dari 84.230 orang menjadi 75.210 orang. Meski demikian, Kepri masih menempati posisi kedua tertinggi nasional (6,6%) setelah Papua, sebuah kondisi yang disebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, sebagai “ambigu”.
Diky menjelaskan, Kepri memiliki kebutuhan tenaga kerja yang tinggi dengan 26.000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di 23 kawasan industri. “Kebutuhan tenaga kerja kita justru besar. Namun, banyaknya pendatang yang belum terampil memengaruhi angka TPT,” ungkapnya. Ia mengibaratkan Kepri sebagai “gula yang manis” yang menarik “semut” dari berbagai daerah.
Langkah Strategis Pemprov Kepri
Untuk mengatasi tantangan ini, Gubernur Ansar mengusulkan pengaturan khusus bagi pendatang pencari kerja. “Kita bukan membatasi, tetapi memastikan mereka yang datang siap bersaing di dunia kerja,” tegasnya. Salah satu upaya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan. Lebih dari 2.000 milenial telah dilatih menjadi tenaga kerja profesional. Selain itu, Pemprov Kepri membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT BLKPP di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun, untuk meningkatkan kompetensi putra daerah.
Pemprov Kepri juga berhasil menyalurkan 71.182 tenaga kerja antara 2021 hingga Mei 2024, dengan rincian: Batam (41.916 pekerja), Bintan (24.603 pekerja), Karimun (1.485 pekerja), Tanjungpinang (676 pekerja), Lingga (2.478 pekerja), Anambas (20 pekerja), dan Natuna (4 pekerja). Penempatan ini didukung oleh program Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri untuk memenuhi kebutuhan industri sekaligus memberikan pengalaman praktis.
Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Gini Rasio
Penurunan TPT berdampak positif pada angka kemiskinan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin turun dari 124.960 pada September 2024 menjadi 117.280 pada Maret 2025, dengan persentase kemiskinan turun dari 4,78% menjadi 4,44%, menjadikan Kepri urutan keempat terendah nasional dan terendah di Sumatera.
Sementara itu, gini rasio Kepri meningkat dari 0,339 (2021) menjadi 0,382 (2025), menunjukkan kenaikan pendapatan masyarakat, meski ketimpangan masih ada karena pendapatan kelompok menengah tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah.Menuju Keseimbangan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, kemiskinan menurun, dan inflasi di bawah 3%, Gubernur Ansar optimistis Kepri dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan ketenagakerjaan. “Kami terus berupaya menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mendukung investasi, sehingga Kepri tetap menjadi destinasi unggul bagi investor dan pekerja,” tutupnya.
