Batam, intuisi.net – Di tengah gempuran informasi palsu dan opini yang mendominasi fakta, digitalisasi pelayanan publik bukan lagi pilihan, melainkan senjata utama pemerintah untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat. Pesan tegas ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, saat menjadi narasumber utama dalam Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025.
Acara bergengsi yang bertema “Kepemimpinan Digital di Hadapan Post-Modern dan Post-Truth” ini digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Rabu (12/11/2025). Hadir puluhan perwira menengah Polri, pejabat Forkopimda, anggota DPRD Kepri, hingga tokoh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, menciptakan forum diskusi lintas sektor yang langka.
“Bukan Teknologi, Tapi Kepercayaan”
Dalam presentasi berjudul “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri Kurniadi menegaskan:
“Digitalisasi bukan sekadar aplikasi atau website. Ini strategi perang melawan distrust. Masyarakat percaya jika pemerintah open, real-time, dan anti-hoaks.”
Ia mencontohkan tantangan unik Kepri sebagai provinsi kepulauan: 2.400 pulau, akses internet timpang, dan informasi yang mudah terdistorsi. “Di sinilah digital jadi jembatan emas,” ujarnya.
Dua Senjata Andalan Pemprov Kepri
- PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) – Sistem transparansi dokumen publik yang kini terintegrasi real-time.
- SP4N-Lapor! – Platform pengaduan nasional yang dimodifikasi lokal, memungkinkan warga melapor, memantau status, hingga melihat tindak lanjut dalam hitungan jam.
“Kami tidak lagi bicara ‘proses sedang berjalan’. Kami tunjukkan timeline, nama petugas, dan bukti foto. Itu yang bikin orang percaya,” tegas Hendri.
Era Post-Truth: Fakta vs. Emosi
Hendri mengingatkan, era post-truth ditandai dengan “kemenangan emosi atas data”. Klarifikasi biasa tak cukup.
“Lawan disinformasi bukan dengan press release, tapi dengan sistem yang tak bisa dibantah. Data terbuka, proses terlihat, hasil terukur.”
Ia mencontohkan kasus hoaks bansos di pulau terpencil yang langsung dipatahkan dengan dashboard PPID dalam 30 menit. “Itu bukti, bukan janji,” katanya disambut tepuk tangan.
Pemimpin Digital: Manusia di Balik Algoritma
Hendri juga menggarisbawahi peran kepemimpinan digital:
- Adaptif: Cepat beralih dari rapat offline ke dashboard online.
- Data-Driven: Keputusan berdasar angka, bukan feeling.
- Kolaboratif: Libatkan polisi, adat, dan masyarakat dalam satu platform.
- Humanis: Teknologi jangan hilangkan empati.
“Pemimpin digital bukan yang paling jago coding, tapi yang paling jago membaca kebenaran di tengah banjir data,” ujarnya.
Ajakan Penutup: Digital = Peluang, Bukan Ancaman
Di akhir sesi, Hendri mengajak seluruh peserta KKP:
“Jangan takut AI atau algoritma. Jadikan digital sebagai teman untuk ciptakan pemerintahan yang bersih, cepat, dan dekat di hati rakyat.”
